FORUM EKONOMI SUMATERA BARAT

FORUM EKONOMI SUMATERA BARAT:
TANTANGAN DAN PELUANG HIDROMETEOROLOGI PASCA BANJIR BESAR 28 NOVEMBER 2025

Oleh: Duski Samad
Dewan Pakar MKI Sumatera Barat

Forum Ekonomi Sumatera Barat yang diselenggarakan Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Rabu, 6 Mei 2026 di hotel ZHM Primer menjadi ajang tukar pendapat, kritik, dan masukan bagi aktor pembangunan bersama pemegang mandat negara, pembuat regulasi, pemerintah daerah melalui dinas intansi terkait.

Beberapa issues penting yang mengemuka dalam diskusi patut menjadi perhatian pemerintah daerah. Lebih penting lagi mencari solusi rendahnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang hanya, 3, 5 di bawah sekali. Bahkan kalah dengan Provinsi tetangga Bengkulu.

Banjir besar dan bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada 28 November 2025 bukan sekadar peristiwa alam biasa. Ia adalah alarm keras tentang arah pembangunan daerah, sekaligus peringatan bahwa krisis lingkungan dan perubahan iklim telah memasuki fase yang sangat serius.

Bencana itu tidak hanya merusak jalan, jembatan, rumah, sawah, dan fasilitas publik, tetapi juga mengguncang psikologi sosial masyarakat serta memperlihatkan rapuhnya tata kelola pembangunan yang selama ini berjalan.

Peristiwa tersebut harus dibaca lebih dalam: bahwa Sumatera Barat sedang menghadapi ujian besar antara kepentingan pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan ketahanan sosial masyarakat.

Karena sesungguhnya bencana hidrometeorologi hari ini tidak lagi murni persoalan alam. Ia sering merupakan akumulasi dari kerusakan ekologis, lemahnya tata ruang, eksploitasi kawasan resapan air, pembangunan yang tidak terkendali, dan rendahnya mitigasi kebencanaan.

Dalam konteks ini, Forum Ekonomi Sumatera Barat perlu melihat isu hidrometeorologi bukan hanya sebagai persoalan kebencanaan, tetapi juga sebagai isu ekonomi, investasi, sosial, budaya, bahkan peradaban.

Sumatera Barat hari ini berada di persimpangan jalan. Apakah tetap menggunakan pola pembangunan lama yang reaktif dan parsial, atau berani masuk ke paradigma baru pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Karena fakta menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat bencana jauh lebih besar daripada biaya pencegahan.

Jika tata kelola tidak dibenahi, maka Sumatera Barat akan menghadapi ancaman berulang:

kerusakan lingkungan semakin luas,
investasi semakin ragu masuk, kemiskinan meningkat, dan ketahanan sosial masyarakat melemah.

Di lapangan terdapat sejumlah persoalan besar yang masih menjadi hambatan.

Pertama, regulasi pusat dan daerah sering belum sinkron. Di satu sisi pemerintah mendorong investasi dan pembangunan strategis, tetapi di sisi lain implementasi di daerah menghadapi birokrasi yang lambat, tumpang tindih aturan, dan ketidakjelasan kewenangan.

Padahal daerah rawan bencana membutuhkan kebijakan yang cepat, jelas, dan terintegrasi.

Kedua, perilaku sebagian aparat dan birokrasi masih belum sepenuhnya kondusif. Dalam banyak kasus, pendekatan yang terlalu administratif dan kurang komunikatif justru memperbesar resistensi masyarakat.

Masyarakat membutuhkan penjelasan dan keterbukaan, bukan sekadar instruksi.

Pembangunan hari ini tidak cukup hanya benar secara hukum, tetapi juga harus diterima secara sosial.

Ketiga, persoalan tanah adat dan konflik sosial investasi. Sumatera Barat memiliki struktur adat yang sangat kuat. Tanah ulayat bukan hanya aset ekonomi, tetapi bagian dari identitas sosial masyarakat.

Karena itu investasi yang mengabaikan pendekatan budaya sering menghadapi resistensi.

Kasus batalnya proyek PLTS Singkarak bernilai miliaran rupiah menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan modern membutuhkan komunikasi sosial yang matang. Masuknya premanisme, lemahnya mediasi sosial, dan kurangnya pendekatan persuasif membuat banyak proyek strategis tersendat.

Padahal masyarakat Minangkabau memiliki tradisi musyawarah yang sangat kuat jika dihormati dengan baik.

Keempat, edukasi pemerintah kepada masyarakat sering lambat dan mendadak. Banyak masyarakat baru mengetahui sebuah proyek ketika alat berat sudah turun ke lapangan.

Akibatnya muncul prasangka dan penolakan.
Padahal kultur Minangkabau sangat menjunjung komunikasi berbasis ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan tokoh masyarakat.

Jika pendekatan sosial dilakukan sejak awal, banyak konflik sebenarnya dapat dicegah.

Namun di balik tantangan tersebut, Sumatera Barat sebenarnya memiliki peluang besar membangun ekonomi hijau masa depan.

Dunia hari ini bergerak menuju pembangunan berbasis lingkungan:

green economy,
energi terbarukan,
ketahanan pangan,
dan ekonomi rendah emisi karbon.

Sumatera Barat memiliki modal besar untuk itu:
hutan, danau, sungai,
potensi panas bumi,
pertanian, dan bentang alam yang luar biasa.

Jika dikelola secara visioner, Sumatera Barat justru bisa menjadi model pembangunan hijau berbasis adat dan agama.

Karena falsafah Minangkabau sejak awal sebenarnya sangat ekologis:

alam takambang jadi guru.
Artinya alam bukan sekadar objek eksploitasi, tetapi sumber pelajaran kehidupan.

Pasca banjir besar 28 November 2025, sudah saatnya Sumatera Barat melakukan perubahan kebijakan secara serius.

Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan izin di kawasan rawan ekologis.

Kedua, pembangunan harus berbasis mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan.

Ketiga, perlu dibentuk forum kolaborasi antara pemerintah, ninik mamak, ulama, akademisi, dan pelaku usaha dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.

Keempat, pendidikan kebencanaan dan literasi lingkungan harus diperkuat sampai ke sekolah, surau, dan nagari.

Kelima, negara harus tegas terhadap mafia tanah, pembalakan liar, dan premanisme investasi yang merusak kepercayaan sosial.

Karena kerusakan lingkungan sering kali bukan semata bencana alam, tetapi juga akibat kerakusan manusia.

Al-Qur’an telah mengingatkan: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia.” (QS Ar-Rum: 41)

Ayat ini terasa sangat relevan untuk Sumatera Barat hari ini.

Pembangunan yang mengabaikan keseimbangan alam hanya akan melahirkan bencana berulang.

Sebaliknya pembangunan yang menghormati lingkungan akan melahirkan keberlanjutan.

Karena itu tantangan Sumatera Barat ke depan bukan sekadar membangun ekonomi, tetapi membangun keseimbangan antara:
manusia, alam, adat,
dan masa depan generasi.

Banjir besar 28 November 2025 harus menjadi titik balik.

Jangan sampai bencana hanya melahirkan bantuan sesaat, tetapi gagal melahirkan perubahan cara berpikir.

Karena sesungguhnya bencana terbesar bukan banjir itu sendiri,
tetapi ketika manusia gagal belajar dari bencana.