HARMONI DARI HATI
Dari Jaminan Konstitusi Menuju Toleransi yang Tulus: Pemerintah Adil, Tokoh Agama Dewasa, dan Rumah Ibadah Menyejukkan
Refleksi KONAS IX FKUB Se-Indonesia, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 16–18 November 2026
Oleh: Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag.
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat
Wakil Ketua Asosiasi FKUB Indonesia
Kerukunan Bukan Sekadar Peraturan, Melainkan Panggilan Hati
Kerukunan umat beragama merupakan kebutuhan mendasar bangsa Indonesia yang hidup dalam kemajemukan agama, kepercayaan, suku, budaya, dan tradisi. Namun, kerukunan yang kokoh tidak cukup dibangun melalui regulasi, kesepakatan formal, dan pertemuan seremonial. Kerukunan harus tumbuh dari kesadaran moral, ketulusan hati, kedewasaan berpikir, serta kesediaan menghormati martabat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan identitas keagamaannya.
Inilah makna Harmoni dari Hati, sebuah gagasan yang memperoleh penguatan empiris melalui pengalaman Konferensi Nasional (KONAS) IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 16–18 November 2026.
Konferensi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Kesbangpol bersama FKUB Provinsi NTT tersebut mengusung tema “Memperkuat Moderasi Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk Mewujudkan Harmoni dan Kesejahteraan Bersama di Era Disrupsi Informasi.”
Kegiatan yang diikuti sekitar 600 peserta dari unsur FKUB, tokoh agama, pemuda, dan pelaku UMKM ini menghasilkan empat rekomendasi strategis: penguatan kelembagaan FKUB, moderasi digital bagi generasi muda, pemberdayaan ekonomi umat, serta pengembangan kearifan lokal dan kerja sama lintas wilayah dalam pencegahan konflik.
Keempat rekomendasi tersebut memiliki satu pesan penting: kerukunan harus bergerak dari pendekatan administratif menuju pembentukan budaya sosial yang damai, inklusif, dan berkeadaban.
Hukum memberikan jaminan, pemerintah menyediakan perlindungan, tokoh agama memberikan keteladanan, sedangkan masyarakat menghidupkan toleransi melalui hati dan tindakan nyata.
Landasan Yuridis: Kerukunan sebagai Hak Konstitusional
Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 28E ayat (1) tentang hak memeluk agama dan beribadat, Pasal 28E ayat (2) mengenai kebebasan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani, serta Pasal 28I ayat (1) yang menempatkan hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Pasal 28I ayat (2) juga memberikan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, sedangkan Pasal 28J menegaskan kewajiban setiap orang menghormati hak asasi manusia lainnya.
Dengan demikian, kebebasan beragama bukanlah pemberian kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Kebebasan tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga yang wajib dihormati dan dilindungi negara.
Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 22, yang menegaskan kebebasan memeluk agama dan beribadah serta kewajiban negara menjamin kebebasan tersebut.
Kerukunan, karena itu, tidak boleh ditafsirkan sebagai kewajiban kelompok tertentu untuk selalu mengalah atau menyembunyikan identitas keagamaannya. Kerukunan harus berdiri di atas kesetaraan martabat, penghormatan timbal balik, dan perlindungan hak seluruh warga.
Mayoritas berkewajiban menghormati hak minoritas, minoritas berkewajiban menghormati hak sesama warga, dan negara berkewajiban melindungi semuanya tanpa diskriminasi.
Pemerintah Melayani Berdasarkan Hukum, Bukan Tekanan Sosial
Kualitas kerukunan sangat ditentukan oleh profesionalitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 4 dan Pasal 34, menegaskan prinsip kesamaan hak, persamaan perlakuan, keadilan, profesionalitas, dan pelayanan yang tidak diskriminatif.
Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap pelayanan kehidupan beragama. Aparatur pemerintah tidak boleh menjadikan tekanan massa, dominasi kelompok, kedekatan politik, atau sentimen keagamaan sebagai dasar pengambilan keputusan administratif.
Dalam persoalan pendirian rumah ibadah, Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 mengatur tanggung jawab pemerintah daerah, pemberdayaan FKUB, serta prosedur pendirian rumah ibadah.
Pasal 14 ayat (3) PBM tersebut bahkan menegaskan kewajiban pemerintah daerah memfasilitasi lokasi pembangunan rumah ibadah apabila persyaratan jumlah pengguna telah terpenuhi, tetapi dukungan masyarakat setempat belum terpenuhi.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjadi pemeriksa administrasi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab mencari penyelesaian yang sesuai hukum agar kebutuhan beribadah warga tetap memperoleh pelayanan.
Pada saat yang sama, penerapan PBM perlu terus dievaluasi agar tidak menimbulkan hambatan diskriminatif. Kajian Komnas HAM tahun 2026 mengenai implementasi PBM menunjukkan masih adanya persoalan administratif, tekanan kelompok mayoritas, dan kelemahan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelayanan pendirian rumah ibadah.
Oleh sebab itu, FKUB harus berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan pemberi pertimbangan yang objektif, bukan sebagai instrumen pembenaran terhadap tekanan sosial.
Pemerintah harus tegas dalam aturan, adil dalam pelayanan, dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan.
Pengalaman Kupang: Toleransi yang Tidak Dibuat-buat
Pengalaman paling bermakna dari KONAS IX justru tidak seluruhnya ditemukan dalam ruang konferensi, melainkan dalam kehidupan masyarakat Kota Kupang.
Melalui kegiatan live in di lingkungan Masjid Nurul Iman Oebobo, penulis menyaksikan praktik toleransi yang tumbuh secara alamiah dari hubungan bertetangga dan kepedulian sosial.
Di lingkungan yang masyarakatnya memiliki latar belakang agama berbeda, umat Islam menjalankan kegiatan ibadah dengan dukungan hubungan sosial yang baik bersama warga sekitarnya.
Salah satu pengalaman yang berkesan adalah peran Ketua RT, Beni, yang menunjukkan perhatian terhadap kegiatan keagamaan warga Muslim. Kepedulian tersebut tidak muncul karena kesamaan keyakinan, melainkan karena kesadaran bahwa seluruh warga merupakan bagian dari komunitas yang sama.
Kisah perkembangan jamaah Masjid Nurul Iman, yang pada masa awalnya hanya terdiri atas sekitar lima kepala keluarga Muslim di lingkungan yang mayoritas beragama Katolik, juga memperlihatkan arti penting hubungan sosial yang saling menghormati.
Pengalaman ini memberikan pelajaran bahwa toleransi tidak harus selalu hadir melalui pernyataan resmi atau deklarasi antartokoh. Toleransi justru memperoleh maknanya ketika seorang tetangga peduli terhadap ketenteraman ibadah tetangganya yang berbeda agama.
Orang yang berbeda agama tidak harus memiliki keyakinan yang sama untuk saling menjaga. Mereka cukup memiliki kesadaran kemanusiaan bahwa hak dan keselamatan sesama harus dihormati.
Inilah toleransi dari hati, yakni sikap menghormati orang lain bukan semata-mata karena takut terhadap hukum, melainkan karena tumbuhnya empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab bersama.
Namun, praktik saling menghormati tidak boleh dimaknai bahwa kelompok minoritas harus selalu mengalah. Toleransi yang sehat bersifat timbal balik, setara, dan tidak mengurangi hak dasar siapa pun.
Kearifan Lokal: Dari Kota Kasih Menuju Budaya Saling Menjaga
Kupang dikenal dengan identitas Kota Kasih. Identitas tersebut mempunyai makna sosial yang penting apabila diwujudkan melalui perilaku masyarakat sehari-hari.
Kunjungan ke kegiatan budaya di Kelurahan Sikumana memperlihatkan bagaimana perayaan identitas lokal, keterlibatan paguyuban, dan perjumpaan berbagai kelompok masyarakat dapat menjadi sarana memperkuat pembauran sosial.
Karnaval budaya dan kegiatan masyarakat bukan sekadar pertunjukan pakaian adat atau ekspresi kesenian. Kegiatan tersebut menyediakan ruang perjumpaan yang memungkinkan warga dengan latar belakang berbeda saling mengenal, bekerja sama, dan membangun rasa memiliki terhadap lingkungan bersama.
Dalam perspektif sosiologi, pengalaman semacam ini dapat dipahami melalui konsep social capital atau modal sosial, khususnya bridging social capital, yakni jaringan kepercayaan yang menghubungkan kelompok-kelompok dengan identitas berbeda.
Robert D. Putnam (2000) menjelaskan pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma timbal balik dalam memperkuat kehidupan bersama.
Pengalaman Kupang memperlihatkan bahwa modal sosial kerukunan dapat tumbuh melalui kegiatan sederhana: saling menyapa, membantu tetangga, menghormati waktu ibadah, menjaga keamanan lingkungan, serta menghadiri kegiatan sosial dan budaya bersama.
Dalam konteks ini, kearifan lokal menjadi kekuatan yang melengkapi regulasi negara.
Peraturan menjaga batas hak dan kewajiban, sedangkan kearifan lokal memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan.
Kedewasaan Tokoh Agama: Menjaga Umat Tanpa Memprovokasi
Tokoh agama mempunyai pengaruh besar dalam membentuk sikap sosial masyarakat. Karena itu, kedewasaan tokoh agama menjadi salah satu syarat penting bagi keberlanjutan kerukunan.
Kedewasaan tersebut tidak berarti mengurangi keteguhan terhadap ajaran agama masing-masing. Sebaliknya, kedewasaan ditunjukkan melalui kemampuan mempertahankan keyakinan tanpa merendahkan keyakinan orang lain.
Tokoh agama harus mampu membedakan antara pembinaan keimanan, pembelaan hak konstitusional umat, dan mobilisasi sentimen keagamaan untuk kepentingan politik praktis.
Agama tidak semestinya digunakan untuk membenarkan ujaran kebencian, membangun permusuhan, atau mempertajam konflik antarkelompok.
Dalam situasi ketegangan, tokoh agama seharusnya menjadi penjernih informasi, penenang masyarakat, dan penggerak dialog.
Perbedaan pendapat harus dikelola melalui musyawarah, komunikasi, dan mekanisme hukum yang berlaku.
Tokoh agama yang memiliki kedewasaan sosial akan lebih mengutamakan keselamatan warga, penghormatan terhadap hak orang lain, serta penyelesaian persoalan secara bermartabat.
Keteguhan beragama tidak harus melahirkan kekerasan sikap. Kedalaman iman dan keyakinan justru dapat berjalan bersama dengan keluasan penghormatan terhadap sesama manusia.
Rumah Ibadah sebagai Pusat Perdamaian
Rumah ibadah memiliki fungsi penting dalam pembinaan spiritual, pendidikan moral, dan pembentukan perilaku sosial masyarakat.
Masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat ibadah lainnya semestinya menjadi sumber pesan perdamaian, solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.
Rumah ibadah tidak sepatutnya dijadikan ruang penyebaran kebencian, penghinaan terhadap pemeluk agama lain, atau provokasi konflik.
Para pemuka agama dan pengelola rumah ibadah memiliki tanggung jawab moral memastikan bahwa pembinaan umat berlangsung secara santun dan tidak menghasut permusuhan.
Dalam era digital, tanggung jawab tersebut menjadi semakin besar. Ceramah, pernyataan tokoh, dan kegiatan keagamaan dapat tersebar luas melalui media sosial, bahkan terlepas dari konteks aslinya.
Karena itu, rekomendasi KONAS IX tentang moderasi digital perlu diterjemahkan menjadi penguatan literasi informasi, etika komunikasi keagamaan, dan kemampuan masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Rumah ibadah yang kuat bukan hanya rumah ibadah yang ramai jamaahnya, melainkan juga yang mampu menghadirkan ketenteraman bagi masyarakat di sekitarnya.
Silaturahmi Lintas Agama: Dari Dialog Formal Menuju Kepercayaan Sosia
Silaturahmi tokoh lintas agama harus menjadi bagian dari mekanisme pencegahan konflik yang berkelanjutan.
PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 memberikan mandat kepada FKUB untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi tersebut, serta melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.
Akan tetapi, dialog tidak boleh berhenti pada pertemuan formal.
FKUB perlu mengembangkan perjumpaan lintas agama yang melibatkan pengurus rumah ibadah, ketua RT dan RW, perempuan, pemuda, pendidik, dan pelaku usaha.
Pertemuan seperti ini memungkinkan tumbuhnya kepercayaan sosial sebelum muncul persoalan.
Pengalaman Masjid Nurul Iman Oebobo memberikan inspirasi bahwa kerukunan di tingkat lingkungan dapat tumbuh dari hubungan yang dekat, komunikasi terbuka, dan kepedulian terhadap kebutuhan sesama.
Hubungan yang sudah terbangun sebelum konflik akan memudahkan masyarakat menyelesaikan kesalahpahaman tanpa kekerasan.
Dengan demikian, silaturahmi bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan investasi jangka panjang dalam ketahanan masyarakat menghadapi konflik.
Empat Rekomendasi KONAS IX dan Agenda Kerukunan Berkelanjutan
Empat rekomendasi strategis KONAS IX perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang terukur.
Pertama, penguatan kelembagaan FKUB harus didukung peningkatan kapasitas mediasi, tata kelola yang akuntabel, dan pembiayaan berkelanjutan. Pasal 25 dan 26 PBM Tahun 2006 telah memberikan landasan penganggaran bagi pelaksanaan tugas pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan FKUB melalui APBN maupun APBD sesuai kewenangannya.
Kedua, moderasi digital harus melibatkan generasi muda dalam pendidikan literasi informasi, pencegahan hoaks, pengembangan konten perdamaian, dan penguatan komunikasi lintas agama.
Ketiga, pemberdayaan ekonomi umat perlu dikembangkan melalui kolaborasi UMKM, koperasi, kewirausahaan pemuda, dan kemitraan ekonomi lintas komunitas tanpa diskriminasi.
Keempat, kearifan lokal perlu dikembangkan sebagai modal sosial yang memperkuat hubungan antarkelompok, termasuk melalui kegiatan budaya, gotong royong, dan silaturahmi masyarakat.
Pelaksanaan rekomendasi tersebut perlu diukur melalui kualitas pelayanan publik, jumlah dan hasil mediasi, kesinambungan dialog, keterlibatan generasi muda, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Kesepakatan penyelenggaraan KONAS X Tahun 2027 di Sulawesi Tengah dan KONAS XI Tahun 2028 di Kalimantan Utara menjadi kesempatan untuk mengevaluasi secara berkala kemajuan rekomendasi KONAS IX.
Harmoni dari Hati: Hukum Melindungi, Keteladanan Menghidupkan
Pengalaman KONAS IX di Kupang mengajarkan bahwa kerukunan mempunyai dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan.
Dimensi pertama adalah kerukunan konstitusional, yaitu kehidupan beragama yang dilindungi oleh hukum, dijamin oleh negara, dan dilaksanakan melalui pelayanan publik yang adil.
Dimensi kedua adalah kerukunan sosial-kultural, yaitu kehidupan bersama yang tumbuh melalui empati, hubungan bertetangga, silaturahmi, kepedulian, dan penghormatan yang tulus terhadap perbedaan.
Kerukunan konstitusional tanpa kesadaran sosial dapat berhenti pada kepatuhan administratif. Sebaliknya, toleransi sosial tanpa perlindungan hukum dapat menjadi rapuh ketika menghadapi tekanan dan konflik.
Keduanya harus berjalan bersama.
Dari Masjid Nurul Iman Oebobo, dari perjumpaan warga yang berbeda agama, dan dari kegiatan budaya masyarakat Kupang, diperoleh pelajaran penting bahwa toleransi yang paling bermakna adalah toleransi yang hadir tanpa paksaan.
Toleransi yang tidak menunggu instruksi pejabat. Toleransi yang tidak bergantung pada kesepakatan elite. Toleransi yang hidup dalam tindakan sederhana masyarakat sehari-hari.
Namun, ketulusan hati tetap memerlukan kehadiran negara yang adil agar seluruh warga memperoleh perlindungan yang sama.
Karena itu, pesan kebangsaan dari Kupang perlu ditegaskan:
Pemerintah harus melayani sesuai hukum, bukan tekanan. Tokoh agama harus mengayomi, bukan mempolitisasi umat. Rumah ibadah harus menyejukkan, bukan memprovokasi. FKUB harus mempertemukan, bukan mempertentangkan.
Harmoni dari Hati bukan berarti mengabaikan hukum. Justru hukum harus menjadi pelindung hak, sedangkan hati nurani menjadi sumber ketulusan dalam menghormati sesama.
Hukum menjamin kebebasan. Keadilan menumbuhkan kepercayaan. Silaturahmi menghapus prasangka. Keteladanan melahirkan kedamaian.
Inilah esensi kerukunan Indonesia yang perlu diwariskan kepada generasi mendatang: berbeda dalam keyakinan, setara dalam martabat, dan bersatu dalam tanggung jawab kemanusiaan serta kebangsaan. Padang, 20 November 2026.
Landasan Yuridis dan Referensi
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E, 28I, 28J, dan 29 ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 22.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 4 dan Pasal 34.
4. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat.
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2026). Evaluasi Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dalam Pendirian Rumah Ibadat.
6. Putnam, Robert D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
7. Pemerintah Provinsi NTT, Badan Kesbangpol. (2026). Berita resmi hasil KONAS IX FKUB se-Indonesia, Kupang, 16–18 November 2026.
8. Catatan observasi penulis dalam kegiatan live in Masjid Nurul Iman Oebobo dan kunjungan budaya Kelurahan Sikumana, Kupang, November 2026.
