Kepemimpinan Monas-Nusar: Minim Trobosan, Lemah Respons terhadap Kebutuhan Rakyat Simeulue
Oleh: Ismi Arafat
Pegiat Sosial dan Pemerhati Kebijakan Publik Simeulue
Sejak dilantik pada awal tahun 2025, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue, Monas–Nusar, memikul ekspektasi besar masyarakat untuk melakukan reformasi struktural dan pembangunan daerah yang merata. Namun, berdasarkan evaluasi atas dinamika di lapangan sepanjang tahun berjalan, belum tampak indikator kebijakan yang menunjukkan perubahan signifikan. Kepemimpinan ini tampak berjalan tanpa arah strategis yang mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat secara nyata.
Salah satu sektor krusial yang memerlukan perhatian serius adalah infrastruktur dasar, khususnya jalan penghubung antarwilayah. Hasil observasi lapangan dan data dari Dinas Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa sebagian besar jalan kabupaten di Kecamatan Salang, Teupah Selatan, hingga Simeulue Tengah, masih berada dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Ironisnya ada sebagian desa sekitaran kecamatan Simeulue Barat & Alafan belum tersentuh Aspal semenjak berdiri Simeulue. Ketidakterjangkauan infrastruktur ini secara langsung menghambat mobilitas masyarakat, menurunkan efisiensi distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta menciptakan isolasi sosial di wilayah pesisir dan pedalaman.
Fenomena ini memperlihatkan lemahnya respons perencanaan pembangunan daerah terhadap prinsip keadilan spasial dan pemerataan akses. Padahal, dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025–2030 yang dirilis awal tahun ini, disebutkan bahwa pemerintahan Monas–Nusar mengusung misi “penguatan konektivitas antarwilayah.” Namun, hingga kuartal keempat tahun 2025, belum terlihat adanya realisasi konkret dari misi tersebut di tingkat implementasi.
Kondisi serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Berdasarkan telaah terhadap distribusi fasilitas dan tenaga medis, terdapat kesenjangan signifikan antara wilayah pusat pemerintahan dan daerah kecamatan luar. Sebagian Puskesmas masih kekurangan dokter umum, tenaga farmasi, serta alat kesehatan dasar. Hal ini mengakibatkan pelayanan kesehatan primer tidak optimal dan menghambat upaya promotif-preventif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Sementara itu, sektor pendidikan mengalami stagnasi yang mengkhawatirkan. Observasi terhadap beberapa sekolah dasar dan menengah di wilayah terpencil menunjukkan ketimpangan dalam hal ketersediaan tenaga pengajar, bahan ajar, serta infrastruktur belajar. Banyak ruang kelas yang mengalami kerusakan fisik, namun tidak mendapatkan intervensi anggaran. Ini berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dalam jangka panjang, yang pada akhirnya akan berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) Simeulue.
Dalam tinjauan kebijakan publik, ketidakhadiran trobosan pada tahun pertama pemerintahan merupakan indikasi lemahnya perencanaan strategis dan visi kepemimpinan. Alih-alih menghadirkan program prioritas berbasis kebutuhan riil masyarakat, pemerintah daerah justru terjebak pada agenda-agenda seremonial dan pencitraan. Beberapa kegiatan yang diklaim sebagai “inovasi daerah” tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi sosial-ekonomi warga.
Selain itu, pendekatan top-down yang masih dominan terlihat dalam pengambilan keputusan kebijakan daerah. Forum Musrenbang yang seharusnya menjadi medium partisipatif justru lebih berperan sebagai formalitas administratif. Aspirasi masyarakat tidak terakomodasi secara substansial dalam rencana kerja SKPD, sehingga kebijakan sering kali tidak kontekstual dengan kebutuhan masing-masing kecamatan.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam mengadopsi prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tahun pertama semestinya menjadi momentum untuk membangun pondasi, memperbaiki sistem, dan memperkuat kepercayaan publik. Namun, apabila dalam masa awal saja kepemimpinan ini gagal menunjukkan arah yang jelas dan trobosan yang berdampak, maka akan sangat sulit berharap adanya capaian berarti pada tahun-tahun berikutnya.
Sudah saatnya pemerintah daerah melakukan koreksi arah secara serius. Evaluasi menyeluruh terhadap prioritas pembangunan, penguatan koordinasi antarinstansi, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi harus dijadikan langkah nyata. Tanpa itu, pemerintahan Monas-Nusar akan sekadar menjadi catatan tambahan dari kepemimpinan yang gagal menjawab harapan rakyat Simeulue.
