KUASA, HUKUM DAN ETIKA: (Ketika Legalitas Kekuasaan Diuji oleh Kebenaran Moral dan Pertanggungjawaban Sejarah)
Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Delapan Dasawarsa Kemerdekaan: Pertarungan Hukum dan Etika
Setelah delapan dasawarsa Indonesia merdeka, sejarah kekuasaan bangsa ini terus memperlihatkan pergulatan antara legalitas hukum, legitimasi politik, dan kebenaran etika. Pergulatan tersebut tidak hanya berlangsung dalam perebutan jabatan, tetapi juga dalam cara kekuasaan diperoleh, dipertahankan, dijalankan, dan akhirnya dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Hukum memberikan dasar formal bagi seseorang untuk berkuasa. Politik menyediakan mekanisme untuk memperoleh dukungan. Namun, etika menentukan apakah kekuasaan itu pantas dihormati, dipercaya, dan dikenang sebagai pengabdian kepada bangsa.
Di sinilah muncul persoalan mendasar dalam perjalanan demokrasi Indonesia: apakah sesuatu yang dinyatakan sah secara hukum dengan sendirinya benar secara moral? Apakah kemenangan melalui prosedur konstitusional selalu mencerminkan keadilan substantif? Dan apakah pejabat yang memperoleh kekuasaan melalui keputusan lembaga negara otomatis memiliki legitimasi etis di hadapan masyarakat?
Jawabannya tidak selalu demikian.
Hukum positif merupakan hasil pembentukan norma melalui lembaga dan prosedur yang dapat berubah, ditafsirkan, bahkan dipengaruhi konfigurasi kekuasaan. Sebaliknya, prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan larangan menyalahgunakan kewenangan merupakan ukuran moral yang melampaui kepentingan politik sesaat.
Namun, hukum tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kebenaran relatif, dan etika tidak boleh dijadikan pembenaran bagi penilaian subjektif tanpa bukti. Negara hukum yang sehat justru mempertemukan kepastian hukum, keadilan substantif, dan tanggung jawab moral.
Persoalan paling berbahaya muncul ketika hukum hanya dipergunakan sebagai alat pembenaran kekuasaan, sedangkan etika diperlakukan sebagai nasihat yang boleh diabaikan.
Wapres Gibran dan Pelajaran Pahit Legitimasi Kekuasaan
Peristiwa politik pada 11 November 2026 menjadi momentum penting untuk menguji kembali hubungan antara kuasa, hukum, dan etika. Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, dilaporkan mengundurkan diri setelah menjalankan jabatan selama sekitar dua tahun.
Kabar pengunduran diri tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dan dilaporkan ANTARA serta Reuters. Namun, pada saat penulisan ini, penyelesaian proses ketatanegaraan dan penetapan resmi kekosongan jabatan masih perlu dibedakan dari penyerahan surat pengunduran diri. ANTARA News
Peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari kontroversi pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka jalan bagi calon yang belum berusia 40 tahun tetapi pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.
Kontroversi semakin tajam ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2023 menyatakan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Fakta tersebut menjadi pelajaran penting bahwa keputusan hukum yang berlaku tidak selalu terbebas dari persoalan etika dalam proses pembentukannya. Meskipun demikian, pelanggaran etik hakim tidak otomatis berarti seluruh akibat hukum putusan tersebut batal. Mahkamah Konstitusi RI.
Dalam perkembangan berikutnya, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga menjadi objek sengketa hukum. Laporan media pada November 2026 menyebut adanya putusan pengadilan terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikannya. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa legitimasi seorang pemimpin tidak cukup ditopang kemenangan elektoral, tetapi juga memerlukan integritas persyaratan pencalonan dan kepatuhan terhadap hukum. tirto.id +1
Karena itu, ungkapan bahwa Gibran memperoleh kekuasaan melalui hukum abal-abal perlu dipahami sebagai kritik politik dan penilaian etik, bukan kesimpulan hukum yang dengan sendirinya telah diputus oleh pengadilan.
Kekuasaan Bukan Warisan Keluarga
Salah satu persoalan serius dalam demokrasi Indonesia ialah kecenderungan kekuasaan berkembang menjadi jaringan keluarga, kelompok, dan kepentingan politik yang saling melindungi.
Demokrasi memang tidak melarang anggota keluarga pejabat mengikuti pemilihan umum. Namun, persoalan etika muncul ketika hubungan keluarga berpotensi memengaruhi keputusan lembaga negara, akses terhadap sumber daya politik, dan persaingan yang seharusnya berlangsung adil.
Dalam konteks ini, hubungan politik antara Presiden ke-7 Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden Prabowo Subianto perlu dibaca secara kritis, tetapi tetap objektif.
Dugaan bahwa Gibran dipersiapkan untuk menggantikan Prabowo sebelum masa jabatan berakhir pernah menjadi bagian dari spekulasi politik. Pengunduran dirinya justru memperlihatkan bahwa skenario tersebut tidak terwujud hingga November 2026. Akan tetapi, kegagalan suatu prediksi politik tidak otomatis membuktikan benar atau salahnya seluruh dugaan mengenai motif para aktor.
Kekuasaan dalam republik tidak boleh diperlakukan sebagai harta keluarga yang dapat diwariskan melalui rekayasa kelembagaan.
Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Montesquieu tentang pembatasan kekuasaan melalui pemisahan fungsi negara. Kekuasaan harus dikendalikan oleh kekuasaan lain agar tidak berkembang menjadi kesewenang-wenangan (Montesquieu, 1748).
Dalam perspektif etika politik Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan ghanimah atau harta rampasan yang boleh dibagikan kepada keluarga dan pendukung.
Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah menjelaskan bahwa solidaritas kelompok atau ashabiyah dapat menjadi kekuatan pembentuk kekuasaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemunduran ketika kepentingan kelompok mengalahkan keadilan dan kemaslahatan umum.
Presiden Prabowo dan Ujian Kepemimpinan Tanpa Gibran
Pengunduran diri Gibran membawa Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru kepemimpinan nasional.
Selama dua tahun pertama pemerintahan, kemenangan pasangan Prabowo-Gibran tidak dapat dilepaskan dari koalisi politik yang luas dan dukungan berbagai jaringan kekuasaan, termasuk dukungan politik Joko Widodo.
Kini muncul pertanyaan yang lebih mendasar: mampukah Prabowo mempertahankan stabilitas pemerintahan, melaksanakan janji kampanye, dan menuntaskan mandat konstitusionalnya hingga 20 Oktober 2029?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar menyangkut ketahanan politik seorang presiden, tetapi juga kapasitas kelembagaan negara.
Janji kesejahteraan, pemberantasan korupsi, kedaulatan pangan, perbaikan pendidikan, penegakan hukum, dan penguatan ekonomi rakyat harus dinilai melalui hasil nyata, bukan hanya pidato, popularitas, atau dukungan elite.
Kepemimpinan yang kuat tidak ditentukan oleh kemampuan menguasai lawan politik, melainkan kemampuan menegakkan aturan yang sama terhadap kawan maupun lawan.
Prabowo juga menghadapi persoalan strategis dalam menentukan calon pengganti wakil presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat dalam waktu enam puluh hari.
Pemilihan tersebut semestinya tidak hanya mempertimbangkan keseimbangan partai, elektabilitas, atau kepentingan Pemilu 2029. Bangsa membutuhkan wakil presiden yang memiliki kapasitas kenegaraan, integritas, kecakapan administrasi, dan kematangan etika.
Kesalahan dalam menentukan pendamping dapat menimbulkan biaya politik yang besar. Namun, pemilihan yang tepat dapat memperkuat pemerintahan dan memulihkan kepercayaan publik.
Intelektual, Pengamat, dan Kewajiban Mengkritik Kekuasaan
Perubahan konfigurasi kekuasaan juga menguji konsistensi kaum intelektual, akademisi, lembaga survei, dan pengamat politik.
Pertanyaan mengenai apakah Prof. Saiful Mujani dan para ilmuwan politik lainnya masih akan bersikap kritis terhadap pemerintahan Prabowo merupakan pertanyaan yang sah dalam ruang demokrasi.
Namun, konsistensi kritik harus dinilai berdasarkan pernyataan, penelitian, dan tindakan yang dapat diverifikasi, bukan berdasarkan prasangka mengenai kedekatan atau kejauhan seseorang dari kekuasaan.
Seorang intelektual tidak seharusnya menjadi pembela permanen pemerintah ataupun penentang permanen pemerintah.
Tugas akademisi adalah menjaga objektivitas, menguji kebijakan berdasarkan data, serta memberikan kritik yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Max Weber dalam Politics as a Vocation (1919) membedakan etika keyakinan (ethic of conviction) dan etika tanggung jawab (ethic of responsibility). Seorang pemimpin tidak cukup merasa benar berdasarkan keyakinannya, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan akibat nyata dari setiap keputusan.
Demikian pula seorang ilmuwan. Kritik yang hanya keras ketika berhadapan dengan lawan politik, tetapi melemah ketika berhadapan dengan pihak yang disukai, akan kehilangan kredibilitas moral.
Hukum Tanpa Etika Melahirkan Krisis Kepercayaan
Indonesia tidak kekurangan peraturan, lembaga penegak hukum, ataupun pejabat yang mengucapkan sumpah jabatan.
Persoalan yang lebih mendasar ialah kesenjangan antara norma hukum dan perilaku penyelenggara negara.
Gustav Radbruch mengajarkan pentingnya hubungan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum yang hanya mengejar kepastian prosedural tanpa memperhatikan keadilan dapat kehilangan legitimasi substantif (Radbruch, 1946).
Sementara itu, Jürgen Habermas menekankan pentingnya legitimasi demokratis yang dibangun melalui komunikasi publik, partisipasi, dan proses pembentukan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Habermas, 1992).
Dalam Islam, prinsip keadilan dan amanah ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan keputusan di antara manusia ditetapkan secara adil.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan bukan semata urusan prosedur, melainkan juga tanggung jawab moral di hadapan manusia dan Tuhan.
Karena itu, Indonesia memerlukan tiga pembaruan mendasar: pembenahan integritas lembaga hukum, penguatan etika pejabat publik, dan pengawasan masyarakat yang independen.
Penegakan hukum harus dibebaskan dari konflik kepentingan. Jabatan publik harus diisi berdasarkan kemampuan dan kelayakan. Kritik masyarakat harus dipandang sebagai mekanisme koreksi, bukan ancaman terhadap stabilitas.
Menuju 2029: Kemenangan Politik atau Kemenangan Etika?
Pemilihan Presiden 2029 akan menjadi ujian berikutnya bagi kepemimpinan nasional.
Prabowo dapat memperoleh keuntungan politik apabila berhasil menunjukkan kemandirian, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, peluang politiknya dapat melemah apabila keputusan strategis kembali dipersepsikan sebagai kompromi elite yang mengabaikan aspirasi masyarakat.
Namun, persoalan terpenting bukanlah apakah Prabowo akan kembali menang pada 2029.
Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah demokrasi Indonesia akan menjadi lebih bermartabat setelah pengalaman politik yang mengguncang hubungan antara hukum dan etika.
Bangsa ini tidak boleh terus-menerus terjebak dalam pertarungan antara kelompok yang menguasai prosedur hukum dan kelompok yang mengklaim memegang kebenaran moral.
Keduanya harus tunduk pada konstitusi, akal sehat, keadilan, dan kepentingan rakyat.
Peristiwa pengunduran diri Gibran dapat menjadi momentum refleksi nasional, bukan kesempatan untuk merendahkan seseorang ataupun merayakan kekalahan politik pihak tertentu.
Yang harus diperbaiki bukan hanya figur, melainkan sistem yang memungkinkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan kemerosotan etika kekuasaan terjadi.
Kekuasaan dapat diperoleh melalui kemenangan politik. Jabatan dapat disahkan oleh keputusan hukum. Namun, kehormatan seorang pemimpin hanya dapat dipertahankan melalui kebenaran, keadilan, dan keteladanan etika.
Delapan dasawarsa kemerdekaan seharusnya mengantarkan Indonesia menuju kedewasaan demokrasi: negara yang hukumnya tidak dipermainkan oleh kekuasaan, etikanya tidak dikalahkan oleh kepentingan, dan rakyatnya tidak lagi dijadikan alat legitimasi bagi ambisi elite.
Sejarah akhirnya tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu digunakan dan nilai apa yang ditinggalkannya.
Padang, 12 November 2026.
