MBG dan Nasib Pedagang Kecil: Antara Program Gizi dan Kehilangan Rezeki
Oleh: Irma Aryesi ( Mahasiswa Pasca Sarjana PAI Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah hadir dengan niat mulia: memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup agar tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan. Dalam idealismenya, program ini adalah investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, di balik tujuan yang tampak positif tersebut, muncul persoalan sosial-ekonomi yang tidak bisa diabaikan, yaitu dampaknya terhadap pedagang kecil di sekitar sekolah yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas jual beli harian.
Bagi banyak pedagang kecil seperti : penjual gorengan, nasi bungkus, es minuman, hingga jajanan tradisional,sekolah bukan sekadar tempat mencari pembeli, tetapi ruang hidup yang menopang ekonomi keluarga. Mereka hadir setiap pagi, menunggu jam istirahat tiba, mengandalkan keramaian siswa sebagai sumber penghasilan utama. Ketika MBG diterapkan secara penuh di sekolah-sekolah, otomatis kebutuhan siswa untuk membeli makanan dari luar menjadi berkurang drastis. Di sinilah muncul dilema: program gizi berjalan, tetapi sebagian masyarakat kecil kehilangan sumber rezekinya.
Dari perspektif kebijakan publik, MBG tentu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang sehat, higienis, dan terstandar. Banyak jajanan di sekitar sekolah yang selama ini dinilai kurang memenuhi standar kesehatan—tinggi gula, minyak berlebih, atau kurang higienis. Dalam konteks ini, MBG menjadi solusi preventif untuk mengurangi risiko stunting, obesitas, dan masalah kesehatan lainnya yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia.
Namun, kebijakan yang baik tidak selalu otomatis menjadi kebijakan yang sempurna. Ketika satu program besar dijalankan tanpa mempertimbangkan ekosistem ekonomi kecil di sekitarnya, maka akan muncul efek samping sosial. Pedagang kecil bukan sekadar pelaku ekonomi informal; mereka adalah bagian penting dari denyut kehidupan masyarakat. Kehilangan pendapatan mereka berarti juga meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memunculkan masalah baru seperti kemiskinan mikro, utang harian, hingga ketidakstabilan nafkah keluarga.
Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan jangka panjang dan dampak jangka pendek. Anak-anak mungkin mendapatkan makanan gratis dan lebih sehat, tetapi di sisi lain, orang tua mereka yang berjualan di sekitar sekolah justru kehilangan pelanggan utama. Ironi ini memperlihatkan bahwa kebijakan sosial seharusnya tidak berjalan dalam ruang yang terpisah, melainkan harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat kecil.
Lebih jauh, persoalan ini juga menyentuh aspek keadilan sosial. Pembangunan yang ideal bukan hanya tentang peningkatan kualitas generasi muda, tetapi juga memastikan bahwa proses menuju ke sana tidak mengorbankan kelompok masyarakat yang sudah rentan. Jika pedagang kecil kehilangan mata pencaharian tanpa alternatif yang jelas, maka kebijakan yang awalnya bertujuan baik bisa menimbulkan ketimpangan baru.
Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah integrasi pedagang kecil ke dalam ekosistem MBG. Alih-alih mematikan peran mereka, pemerintah daerah atau sekolah dapat melibatkan pedagang lokal sebagai bagian dari penyedia makanan dengan standar tertentu. Misalnya, pedagang diberikan pelatihan kebersihan, pengolahan makanan sehat, serta akses bahan baku yang lebih baik dan murah. Dengan begitu, MBG tidak hanya menjadi program bantuan gizi, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi lokal.
Selain itu, perlu adanya kebijakan transisi yang adil. Program sebesar MBG tidak seharusnya langsung menggantikan seluruh pola konsumsi siswa di sekolah dalam waktu singkat. Adaptasi bertahap penting agar pedagang kecil memiliki waktu untuk menyesuaikan diri, mencari alternatif usaha, atau bertransformasi menjadi bagian dari sistem baru. Tanpa masa transisi yang jelas, dampak sosialnya bisa terasa lebih keras dan menciptakan resistensi di lapangan.
Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat terdampak. Suara pedagang kecil sering kali tidak terdengar dalam perumusan kebijakan besar. Padahal, merekalah yang paling merasakan perubahan di tingkat akar rumput. Dengan melibatkan mereka dalam diskusi, kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif, realistis, dan berkeadilan.
Pada akhirnya, MBG adalah program yang lahir dari niat baik, tetapi niat baik saja tidak cukup dalam praktik kebijakan publik. Keseimbangan antara kepentingan gizi anak dan keberlangsungan ekonomi pedagang kecil harus menjadi perhatian utama. Pembangunan yang berkeadilan tidak boleh meninggalkan satu kelompok pun di belakang, sekecil apa pun perannya dalam sistem sosial.
Jika MBG mampu bertransformasi menjadi program yang tidak hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga menghidupkan kembali ekonomi kecil di sekitar sekolah, maka ia akan menjadi contoh kebijakan yang benar-benar berkeadilan sosial. Sebaliknya, jika tidak disertai mitigasi yang tepat, program ini berisiko menciptakan ketimpangan baru di tengah upaya mengurangi masalah lama.
Dengan demikian, tantangan terbesar MBG bukan sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi memastikan bahwa keberkahan program tersebut juga dirasakan oleh mereka yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem pendidikan itu sendiri: para pedagang kecil yang menggantungkan hidup di halaman sekolah, yang kini sedang berada di persimpangan antara harapan dan kehilangan rezeki.
Send message