Program Makan Bergizi Gratis Diguncang Kasus Keracunan Massal
Jakarta — Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah menjadi sorotan tajam setelah serangkaian kasus dugaan keracunan massal menimpa ratusan pelajar di berbagai daerah.
Kasus terbesar terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 411 pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Dari jumlah itu, 47 siswa harus dirawat inap, sementara ratusan lainnya mendapat perawatan jalan. Kejadian ini sontak memicu kekhawatiran para orang tua sekaligus menimbulkan pertanyaan besar soal keamanan pangan dalam program nasional tersebut.
Tak berhenti di situ, kasus serupa juga muncul di SMAN 15 Jakarta, di mana 7 siswa mengalami mual dan muntah setelah menyantap makanan MBG. Meski skalanya lebih kecil, kasus di ibu kota memperkuat sorotan publik bahwa ada masalah serius dalam tata kelola penyediaan makanan di lapangan.
Evaluasi dan Tindakan Pemerintah
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui adanya kelemahan teknis dalam proses pelaksanaan MBG. Ia menyebut, salah satu penyebab keracunan diduga karena makanan dimasak terlalu dini lalu disimpan terlalu lama sebelum dibagikan kepada siswa. BGN pun langsung menghentikan sementara operasi MBG di Cipongkor dan memerintahkan perbaikan pola memasak serta distribusi.
Meski demikian, Dadan menegaskan dirinya menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan program. “Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului,” ujarnya saat meninjau lokasi.
Desakan dari DPR dan Publik
Di sisi lain, desakan agar MBG dievaluasi menyeluruh semakin kuat. Komisi X DPR menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam seluruh rantai operasional program, mulai dari dapur gizi (SPPG), distribusi, hingga pengawasan di sekolah. DPR mengingatkan bahwa keselamatan siswa harus ditempatkan sebagai prioritas utama di atas target politik maupun ambisi program.
Publik pun mendesak transparansi penuh agar tidak ada lagi kasus serupa. Sejumlah advokat bahkan menilai, kasus ini berpotensi memiliki implikasi hukum jika terbukti ada kelalaian serius dalam pengolahan maupun distribusi makanan.
Tantangan Ke Depan
Di tengah kritik, pemerintah tetap menunjukkan tekad untuk memperluas cakupan MBG, terutama ke wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan). Sebanyak 141 tim tugas khusus telah dibentuk untuk mempercepat pembangunan dapur gizi di berbagai daerah. Namun, kasus keracunan ini menjadi alarm penting: program sebesar dan semasif MBG membutuhkan standar pengawasan yang ketat, sistem manajemen mutu yang kuat, serta koordinasi lintas sektor yang solid.
Meski dilanda krisis, program MBG sejatinya tetap punya tujuan mulia: memastikan generasi muda Indonesia mendapatkan asupan gizi seimbang. Kini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah berikutnya—apakah berani melakukan evaluasi besar-besaran, atau terus berjalan dengan risiko yang sama.
