Siyāsah Syar‘iyyah dan Politik Pragmatis di Indonesia Hari Ini
Ketika Kekuasaan Kehilangan Rasa Malu
Oleh: Duski Samad
Indonesia bukan negara yang miskin nilai. Konstitusi, Pancasila, dan sejarah kebangsaan justru lahir dari pergulatan etika, agama, dan tanggung jawab sosial. Namun dalam praktik politik mutakhir, publik kian sering menyaksikan kesenjangan antara nilai yang diucapkan dan perilaku yang dipertontonkan. Demokrasi berjalan, tetapi keadaban tertinggal.
Dalam situasi ini, politik kerap tampil sangat lincah—cepat beradaptasi, piawai bermanuver—namun miskin rasa malu. Kekuasaan tidak lagi diperlakukan sebagai amanah, melainkan sebagai target yang sah diraih dengan berbagai kompromi. Di titik inilah konsep Siyāsah Syar‘iyyah menjadi relevan sebagai cermin etik, bukan jargon keagamaan.
Demokrasi Prosedural, Etika yang Tertinggal
Secara formal, Indonesia berhasil menjaga prosedur demokrasi: pemilu rutin, pergantian kekuasaan berlangsung damai, dan lembaga-lembaga negara tetap bekerja. Namun di tingkat praksis, politik sering terasa kering dari keteladanan. Koalisi mudah berubah, sikap politik lentur, dan pernyataan publik kerap saling bertolak belakang tanpa rasa bersalah.
Bagi masyarakat, ini bukan lagi dinamika politik biasa, melainkan keletihan kolektif. Janji dianggap wajar untuk dilupakan, inkonsistensi dianggap strategi, dan klarifikasi sering datang terlambat—jika datang sama sekali. Politik pragmatis mungkin efektif mengelola kekuasaan, tetapi gagal memelihara kepercayaan publik.
Siyāsah Syar‘iyyah mengajukan pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan dijalankan semata-mata agar bertahan, atau agar bermakna?
Bahasa Moral yang Semakin Asing
Dalam budaya Indonesia, rasa malu (malu sosial) dahulu menjadi mekanisme kontrol yang kuat. Hari ini, rasa malu dalam politik terasa semakin asing. Pernyataan yang terbukti keliru bisa berlalu tanpa konsekuensi etik. Kebijakan yang melukai rasa keadilan publik sering dibela dengan bahasa teknokratis yang dingin.
Dalam Siyāsah Syar‘iyyah, kejujuran bukan sekadar etika personal, melainkan fondasi legitimasi kekuasaan. Dusta politik, betapapun rapi dikemas, tetap dipandang sebagai pengkhianatan amanah. Ketika kebohongan dinormalisasi, yang runtuh bukan hanya moral pejabat, tetapi kepercayaan warga terhadap negara.
Agama di Ruang Publik: Simbol atau Nurani?
Indonesia dikenal religius secara sosiologis. Simbol agama hadir di ruang publik, acara kenegaraan, hingga kampanye politik. Namun persoalannya bukan pada visibilitas agama, melainkan pada fungsi etiknya. Apakah agama hadir sebagai pengingat moral, atau sekadar ornamen legitimasi?
Siyāsah Syar‘iyyah menempatkan agama sebagai penjaga nurani kekuasaan—bukan alat mobilisasi sesaat. Ketika kritik moral dari tokoh agama atau intelektual dianggap mengganggu stabilitas, politik sedang kehilangan salah satu mekanisme koreksinya yang paling penting.
Agama yang dibungkam dari fungsi etiknya akan kehilangan daya profetik, sementara politik yang alergi terhadap nasihat akan kehilangan arah.
Anggaran, Gaya Hidup, dan Sensitivitas Sosial
Di tengah tekanan ekonomi, kesenjangan sosial, dan bencana ekologis yang berulang, masyarakat Indonesia menuntut kepemimpinan yang empatik dan peka. Namun yang kerap muncul justru kontras tajam antara retorika keberpihakan dan gaya hidup kekuasaan.
Dalam perspektif Siyāsah Syar‘iyyah, anggaran publik adalah hak rakyat, bukan ruang kompromi elite. Jabatan adalah beban, bukan privilese. Ketika sensitivitas ini hilang, pelanggaran etika tidak lagi terasa sebagai aib, melainkan sekadar risiko jabatan.
Inilah yang membuat korupsi dan penyalahgunaan wewenang menjadi masalah berulang—bukan karena kurangnya regulasi, tetapi karena defisit moral kekuasaan.
Polarisasi yang Dipelihara
Politik pragmatis juga sering memelihara polarisasi. Perbedaan pandangan diperkeras, emosi publik dipantik, dan identitas dipertontonkan sebagai alat konsolidasi. Dalam jangka pendek, strategi ini efektif. Dalam jangka panjang, ia meninggalkan retakan sosial yang dalam.
Siyāsah Syar‘iyyah menolak politik permusuhan permanen. Keadilan, moderasi, dan perlindungan terhadap semua warga—termasuk yang berbeda—adalah prinsip yang tak boleh dikorbankan demi keuntungan sesaat.
Mengembalikan Politik ke Maknanya
Siyāsah Syar‘iyyah tidak menawarkan sistem alternatif atau utopia politik. Ia menawarkan kompas etik di tengah politik yang kehilangan arah. Ia tidak menolak realitas, tetapi menolak realitas yang mematikan nurani.
Dalam konteks Indonesia hari ini, politik bermoral bukan idealisme kosong. Ia adalah syarat keberlanjutan demokrasi. Tanpa etika, demokrasi hanya akan menjadi rutinitas prosedural yang kian ditinggalkan warganya secara emosional.
Penutup
Politik pragmatis mungkin memenangkan kontestasi, tetapi kehilangan kepercayaan adalah kekalahan yang lebih mahal. Kekuasaan yang tidak dipandu oleh amanah akan cepat atau lambat kehilangan legitimasi.
Siyāsah Syar‘iyyah mengingatkan kita bahwa politik sejati bukan tentang siapa yang paling lihai bermanuver, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga kejujuran, keadilan, dan rasa malu di hadapan rakyat dan Tuhan.
Karena pada akhirnya, demokrasi Indonesia tidak hanya diuji di bilik suara, tetapi di nurani para pemegang kekuasaan. Ds. 19012026.
