BANGKAI PEMBANGUNAN DAN AMANAH YANG TERTINGGAL:
(Refleksi Pembangunan Sumatera Barat di Era Reformasi)
Oleh: Duski Samad
Surautuankuprofessor@
serries48. 23032026.
Tulisan ini dibuat sebagai bentuk kegelisahan intelektual menyaksikan langsung setiap pulang kampung (sebagaian tanah leluhur yang diganti rugi) Stadion Utama Sumatera Barat yang jauh janji dari kenyataan.
Sejak rencana pendirian stadion 2010 lalu sudah 15 tahun harapan yang dijanjikan pejabat manfaat yang akan dinikmati masyarakat bila proyek ini selesai.
Sayang, entah apa sebab yang sebenar pembangunan milyaran rupiah seperti tak ada tuannya dan tak ada pergerakkan yang berarti. Tidak bisa disebut selesai dan belum ada artinya bagi masyarakat lingkungan.
Jika kita berdiri di depan Stadion Utama Sumatera Barat di Nagari Sikabu, Lubuk Alung, Padang Pariaman, yang tampak bukan hanya sebuah bangunan olahraga yang belum selesai, tetapi juga sebuah pertanyaan besar tentang arah pembangunan daerah. Stadion itu seperti kapal besar yang pernah berlayar penuh harapan, tetapi kini tertambat tanpa kepastian pelabuhan.
Ia menjadi simbol dari satu fenomena yang tidak hanya terjadi di satu tempat. Jika kita menyusuri Sumatera Barat, akan terlihat beberapa proyek pemerintah yang terhenti di tengah jalan. Di Kota Padang ada bangunan auditorium Sumatera Barat di kawasan By Pass yang lama tak berfungsi. Di kawasan pantai, ada gedung yang belum optimal pemanfaatannya. Di pusat pemerintahan kabupaten, ada gedung-gedung yang konstruksinya lama tidak berlanjut.
Fenomena ini mengundang pertanyaan publik:
Apa sebenarnya yang terjadi dengan pembangunan kita?
Mengapa proyek besar bisa berhenti?
Apakah ini masalah perencanaan, kepemimpinan, atau integritas?
Pembangunan tanpa kesinambungan.
Dalam perspektif administrasi publik, salah satu masalah utama pembangunan daerah di era reformasi adalah tidak adanya kesinambungan kebijakan (policy continuity). Setiap pergantian kepala daerah sering diikuti dengan perubahan prioritas pembangunan. Program yang dianggap bukan bagian dari visi pemimpin baru kadang tidak dilanjutkan, meskipun secara ekonomi dan sosial masih dibutuhkan masyarakat.
Akibatnya, pembangunan menjadi seperti estafet yang terjatuh di tengah lintasan. Bukan karena pelarinya tidak mampu, tetapi karena koordinasi antar pelari tidak terbangun dengan baik.
Padahal pembangunan idealnya berdiri di atas perencanaan jangka panjang, bukan program lima tahunan yang berubah mengikuti siklus politik.
Antara ambisi simbolik dan kebutuhan riil
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian proyek besar lahir dari semangat membangun identitas daerah. Stadion megah, gedung monumental, dan kawasan prestisius sering diproyeksikan sebagai simbol kemajuan. Namun masalah muncul ketika simbol lebih didahulukan daripada kebutuhan riil masyarakat.
Pembangunan seharusnya menjawab pertanyaan sederhana:
Apakah masyarakat benar-benar membutuhkan ini? Apakah daerah mampu memelihara ini?
Apakah manfaat ekonominya jelas?
Tanpa jawaban yang kuat, proyek berpotensi menjadi monumen ambisi, bukan instrumen kesejahteraan.
Faktor teknis yang sering tidak terlihat.
Selain faktor politik, ada juga persoalan teknis yang sering luput dari perhatian publik. Misalnya:
Perencanaan anggaran yang tidak realistis
Kontraktor yang gagal memenuhi kewajiban
Masalah hukum dalam proses tender
Perubahan kebijakan anggaran nasional
Keterbatasan fiskal daerah
Dalam banyak kasus, proyek bukan sengaja dihentikan, tetapi terjebak dalam kompleksitas birokrasi dan hukum.
Namun demikian, publik tetap berhak bertanya, karena semua proyek pemerintah bersumber dari uang rakyat.
Profesionalisme atau indikasi penyimpangan?
Tidak semua proyek mangkrak berarti korupsi. Dalam banyak kasus, penyebabnya adalah lemahnya manajemen proyek dan perencanaan. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, proyek yang berhenti bisa berkaitan dengan masalah integritas.
Karena itu, pendekatan yang adil adalah melihat setiap proyek secara objektif melalui audit profesional.
Jika masalahnya: perencanaan → perbaiki sistem manajemen → perbaiki SDM. Anggaran → perbaiki prioritas. Integritas → tegakkan hukum
Yang paling berbahaya bukan proyek yang gagal, tetapi kegagalan yang tidak dievaluasi.
Pelajaran dari perbandingan sejarah
Menarik jika dibandingkan dengan masa Orde Baru, ketika pembangunan dikenal lebih terstruktur dan berkelanjutan. Indonesia bahkan pernah menerima berbagai penghargaan pembangunan nasional seperti Prasamya Purna Karya karena keberhasilan program pembangunan daerah.
Kelebihan masa itu adalah kesinambungan kebijakan yang kuat. Namun era reformasi membawa nilai yang lebih penting, yaitu demokrasi dan transparansi.
Tantangannya sekarang adalah: Bagaimana menggabungkan disiplin pembangunan masa lalu dengan transparansi demokrasi masa kini.
Karena demokrasi tanpa disiplin akan melahirkan ketidakpastian. Tetapi pembangunan tanpa demokrasi juga berisiko kehilangan kontrol publik.
Yang dibutuhkan adalah keseimbangan.
Amanah pembangunan dalam perspektif moral
Dalam perspektif etika publik, pembangunan bukan sekadar urusan fisik, tetapi urusan amanah. Setiap proyek pemerintah pada hakikatnya adalah janji negara kepada rakyat.
Al-Qur’an mengingatkan:
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.”
(QS An-Nisa: 58)
Proyek publik bukan sekadar kontrak kerja, tetapi kontrak moral.
Ketika pembangunan terhenti tanpa kejelasan, yang rusak bukan hanya bangunan, tetapi juga kepercayaan publik.
Jalan keluar yang harus dipikirkan
Beberapa langkah yang patut menjadi perhatian ke depan:
Pembangunan harus berbasis roadmap jangka panjang daerah
Proyek besar harus memiliki jaminan pendanaan berkelanjutan
Audit manfaat harus dilakukan sebelum pembangunan
Pengawasan DPRD dan publik harus diperkuat
Budaya integritas birokrasi harus dihidupkan kembali
Nilai Minangkabau sebenarnya sudah memberi pedoman:
Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.
Artinya pembangunan harus berdiri di atas nilai moral, bukan sekadar kalkulasi proyek.
Penutup: bangunan atau pelajaran?
Bangunan mangkrak seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kegagalan pembangunan, tetapi sebagai pelajaran pembangunan. Ia mengajarkan bahwa visi tanpa kesinambungan akan berhenti. Anggaran tanpa perencanaan akan terhenti. Kekuasaan tanpa amanah akan kehilangan makna.
Daerah yang maju bukan yang paling banyak membangun gedung, tetapi yang paling konsisten menyelesaikan amanah.
Karena pada akhirnya sejarah tidak mencatat berapa banyak proyek yang dimulai, tetapi berapa banyak yang benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Dan pembangunan yang paling penting sebenarnya bukan pembangunan beton, tetapi pembangunan integritas.
Karena jika integritas berdiri tegak, pembangunan tidak akan menjadi bangkai.
