BIROKRAT JUJUR:
“Kunci Sukses Mewujudkan Visi Daerah”
Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol
Mencermati wawancara Walikota Padang Fadli Amran (Padek, Senen, 24 Februari 2025) ia menyatakan kunci keberhasilan dan akan ada legecy kepemimpinannya tiang pokoknya adalah birokrat jujur. Pernyataan di atas menyiratkan dan menunjukan mantan Walikota Padang Panjang yang diberi amanah oleh warga kota Padang sudah merasakan asam garam memimpin birokrat sebagai mesin pemerintah daerah.
Keseriusan Walikota Fadli Amran bersama Wakil Walikota Maigus Nasir untuk menghadirkan birokrat yang jujur yang akan dimulai dari dirinya, tentu akan menimbulkan gairah, semangat dan optimisme masyarakat di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrat yang terjakiti virus ganas korupsi. Terakhir kasus Walikota Semarang.
ESENSI BIROKRAT JUJUR
Birokrat jujur bukan sekadar individu yang bekerja tanpa korupsi, tetapi memiliki nilai dan karakter yang mencerminkan integritas dalam pelayanan publik. Hakikatnya meliputi beberapa aspek berikut:
1.Berorientasi pada Kepentingan Publik.
Birokrat jujur bekerja bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
2.Menjunjung Nilai Integritas. Kejujuran dalam birokrasi berarti menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menjalankan tugas dengan transparansi dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.
3.Konsisten antara Perkataan dan Perbuatan.
Birokrat jujur tidak hanya berbicara tentang etika dan aturan, tetapi juga menerapkannya dalam setiap tindakan, baik dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik, maupun dalam pengambilan keputusan.
4.Menjaga Profesionalisme.
Mereka bekerja berdasarkan kompetensi, aturan, dan standar yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan pribadi.
5.Mampu Menolak Intervensi yang Tidak Sah.
Birokrat yang jujur tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari atasan, politisi, atau pihak lain yang mencoba memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi atau golongan.
6.Membangun Budaya Keterbukaan dan Akuntabilitas.
Kejujuran juga berarti siap diawasi dan memberikan laporan yang jelas serta dapat dipertanggungjawab kan kepada publik dan lembaga pengawas.
Birokrat adalah elemen utama dalam pemerintahan kota yang menjalankan fungsi administratif dan teknis untuk merealisasikan kebijakan kepala daerah. Tanpa birokrasi yang efektif, pemerintahan kota akan sulit berfungsi secara optimal.
Esensi birokrat dalam pemerintahan kota di bawah kordinasi Sekrataris Kota adalah ujung tombak untuk implementasi kebijakan publik. Birokrat atau aparatur pemerintah bertanggung jawab menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan operasional yang dapat dijalankan di lapangan. Mereka memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Birokrat adalah lelayanan publik yang diminta untuk efektif dan efisien. Sebagai ujung tombak pemerintahan, birokrat berperan dalam memberikan layanan publik seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kinerja mereka sangat menentukan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan kota.
Sekda, OPD dan sekretariat kota adalah penenti manajemen sumber daya Daerah. Pemerintahan kota memiliki berbagai sumber daya, baik anggaran, aset, maupun SDM. Birokrat mengelola sumber daya ini agar digunakan secara efektif dan tidak terjadi penyimpangan.
Birokrat kota menjadi tulang punggung stabilitas dan keberlanjutan Pemerintahan.
Birokrat berbeda dengan kepala daerah yang memiliki masa jabatan terbatas, birokrat bekerja dalam sistem yang lebih permanen. Mereka memastikan program-program tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
Sekda sebagai pimpinan birokrat kota adalah juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Birokrat adalah pihak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan layanan. Mereka menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan warga kota, memastikan aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi.
Pejabat pemerintah adalah juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan regulasi dan tata kelola Kota. Birokrat bertugas dalam merancang, menegakkan, dan mengawasi regulasi yang mengatur kehidupan kota, termasuk tata ruang, ketertiban umum, dan lingkungan.
Birokrat adalah tulang punggung pemerintahan kota. Tanpa birokrasi yang profesional, pemerintahan kota akan sulit berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, kepala daerah perlu memastikan birokrasi yang bersih, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kehendak kuat Walikota terhadap birokrat yang jujur sangat penting dalam pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan efektivitas kebijakan dan pencapaian visi kepala daerah. Berikut beberapa implikasi dari birokrasi yang jujur terhadap keberhasilan kepala daerah:
1.Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Program.
Birokrat yang jujur akan menjalankan program sesuai dengan rencana tanpa manipulasi anggaran atau penyimpangan, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara maksimal. Ini mempercepat pencapaian visi kepala daerah tanpa kebocoran anggaran.
2.Meningkatkan Kepercayaan Publik.
Ketika birokrat bekerja dengan transparan dan akuntabel, masyarakat akan lebih percaya pada pemerintahan daerah. Kepercayaan ini berkontribusi pada dukungan publik terhadap program-program pemerintah.
3.Mengurangi Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang. Birokrasi yang jujur menghambat praktik korupsi yang dapat menggerogoti anggaran dan menghambat pembangunan. Tanpa korupsi, alokasi anggaran lebih optimal untuk kepentingan rakyat.
4.Mempercepat Investasi dan Pembangunan.
Investor cenderung lebih tertarik masuk ke daerah yang memiliki birokrasi bersih dan bebas pungli. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan visi kepala daerah.
5.Menciptakan Budaya Kerja Profesional dan Berorientasi Layanan.
Birokrat yang jujur akan lebih fokus pada pelayanan masyarakat dibanding mencari keuntungan pribadi. Ini meningkatkan kepuasan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik.
6.Mengurangi Konflik Internal. Ketika semua birokrat bekerja sesuai aturan, gesekan akibat perebutan kepentingan pribadi atau kelompok dapat diminimalisir. Kepala daerah pun bisa lebih fokus pada pembangunan tanpa harus berurusan dengan banyak kasus penyimpangan.
Birokrat yang jujur adalah aset bagi kepala daerah dalam mencapai visinya. Sebaliknya, jika birokrasi dipenuhi oleh pejabat yang tidak jujur, maka kebijakan yang baik pun sulit terealisasi secara optimal. Oleh karena itu, kepala daerah perlu memastikan bahwa sistem seleksi, pengawasan, dan budaya integritas dalam birokrasi terus diperkuat.
Peran dan Keikutsertaan Publik dalam Mendorong Birokrasi yang Jujur
Kejujuran birokrat tidak hanya bergantung pada sistem internal pemerintahan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Publik memiliki peran strategis dalam mengawasi, mengontrol, dan mendorong birokrasi yang transparan dan bersih. Berikut beberapa aspek keikutsertaan publik:
1.Pengawasan dan Pelaporan. Masyarakat bisa berperan sebagai pengawas dalam pelayanan publik, memastikan birokrat tidak terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Warga dapat melaporkan dugaan penyimpangan melalui mekanisme pengaduan resmi, seperti Ombudsman, whistleblower system, atau media sosial.
2.Transparansi dan Akses Informasi. Publik harus menuntut keterbukaan informasi mengenai anggaran, proyek pembangunan, dan kebijakan daerah agar birokrasi tidak bekerja dalam sistem tertutup yang rentan korupsi.
Penggunaan teknologi seperti e-government dan keterbukaan data publik membantu masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran.
3.Partisipasi dalam Perumusan Kebijakan.
Masyarakat bisa terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan rakyat dan tidak disalahgunakan oleh birokrat. Keikutsertaan dalam diskusi publik, audiensi, atau petisi dapat memberikan tekanan moral agar birokrat bekerja dengan integritas.
4.Pendidikan dan Kesadaran Hukum.
Publik perlu memahami hak dan kewajibannya dalam berinteraksi dengan birokrasi, agar tidak terjebak dalam praktik pungli atau suap yang justru memperburuk sistem. Kampanye antikorupsi dan pendidikan kewarganegaraan bisa membantu membangun budaya birokrasi yang bersih dari bawah.
5.Media dan Jurnalisme Investigatif. Media massa dan jurnalisme investigatif memiliki peran penting dalam membongkar praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Masyarakat dapat mendukung media independen yang mengungkap penyimpangan birokrasi agar ada tekanan publik untuk perbaikan sistem.
Kejujuran birokrat tidak hanya bisa dijamin dari dalam sistem, tetapi juga perlu didukung oleh keikutsertaan publik. Dengan pengawasan aktif, keterlibatan dalam kebijakan, dan kesadaran akan hak-hak warga, masyarakat dapat menjadi mitra dalam membangun birokrasi yang bersih dan transparan.
Kesimpulan
Birokrat jujur merupakan pilar utama dalam pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Keberadaan birokrat yang memiliki integritas tinggi sangat menentukan keberhasilan kepala daerah dalam mencapai visi dan misinya.
Kejujuran birokrat membawa berbagai implikasi positif, seperti peningkatan efektivitas dan efisiensi program, peningkatan kepercayaan publik, pengurangan korupsi, serta percepatan investasi dan pembangunan. Dengan birokrasi yang bersih dan profesional, kepala daerah dapat menjalankan kebijakan dengan optimal tanpa gangguan dari praktik maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang.
Keikutsertaan publik juga memiliki peran penting dalam memastikan birokrasi tetap jujur dan akuntabel. Pengawasan masyarakat, transparansi informasi, partisipasi dalam perumusan kebijakan, serta peran media menjadi faktor pendukung dalam membangun birokrasi yang transparan dan bebas korupsi. Oleh karena itu, kepala daerah perlu memperkuat sistem seleksi, pengawasan, dan budaya integritas dalam birokrasi. Dengan begitu, pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, stabil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. DS.26022025.
