DUA DASAWARSA FKUB:
(Merawat Kerukunan, Memperkuat Kebangsaan, dan Menuntut Kehadiran Negara)
Oleh: Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag. Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat dan Wakil Ketua Asosiasi FKUB Indonesia
Refleksi Kongres Nasional (KONAS) IX FKUB se-Indonesia, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 16–18 November 2026.
Dua Puluh Tahun, Sebuah Refleksi Kebangsaan
Dua dasawarsa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan momentum historis untuk mengevaluasi perjalanan kerukunan, toleransi, dan harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Sejak diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, FKUB telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mempertemukan tokoh agama, membangun komunikasi lintas iman, serta menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah.
Dua puluh tahun bukan waktu yang singkat. Dalam perjalanan tersebut, Indonesia mengalami perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang sangat besar. Pergantian pemerintahan, perkembangan demokrasi, meningkatnya mobilitas penduduk, menguatnya politik identitas, serta hadirnya ruang digital telah mengubah wajah hubungan antarumat beragama.
Pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar apakah FKUB masih diperlukan, melainkan seberapa jauh FKUB telah diterima masyarakat, berhasil mencegah konflik, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebangsaan?
Pertanyaan ini penting karena keberadaan lembaga tidak cukup diukur melalui legalitas, struktur kepengurusan, atau banyaknya kegiatan seremonial. Keberhasilan FKUB harus dinilai dari kontribusi nyata terhadap ketenteraman sosial, perlindungan hak beragama, pencegahan konflik, dan penguatan persaudaraan kebangsaan.
FKUB sebagai Kekuatan Psikologis Perdamaian
Salah satu kontribusi penting FKUB selama dua dasawarsa adalah kemampuannya membangun suasana psikologis yang kondusif bagi kehidupan lintas agama.
Kehadiran tokoh agama dalam satu forum, duduk bersama, berdialog, dan menunjukkan keakraban merupakan pesan sosial yang sangat kuat. Masyarakat melihat bahwa perbedaan keyakinan tidak harus melahirkan permusuhan.
Dalam perspektif sosiologi, hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep social capital atau modal sosial. Kepercayaan, jaringan komunikasi, dan norma timbal balik menjadi sumber kekuatan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan bersama.
FKUB membangun modal sosial yang menjembatani kelompok berbeda, atau bridging social capital. Ketika tokoh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu saling mengenal dan mempercayai, tersedia saluran komunikasi yang dapat digunakan ketika muncul persoalan keagamaan.
Dalam perspektif psikologi sosial, perjumpaan yang positif dan berkelanjutan antarkelompok juga dapat membantu mengurangi prasangka serta kecemasan terhadap kelompok lain.
Karena itu, dapat dikemukakan bahwa FKUB berkontribusi menurunkan potensi ketegangan psikologis dalam hubungan antarumat beragama, meskipun besarnya dampak tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui penelitian empiris.
Wajah tokoh agama yang akrab dan bersahabat menjadi simbol bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan kenyataan sosial yang dapat dikelola secara bermartabat.
Kerukunan tidak selalu lahir dari kesamaan pandangan, tetapi dari kemampuan mengelola perbedaan dengan saling menghormati.
Dari Kerukunan Formal Menuju Harmoni Substantif
Selama dua puluh tahun, FKUB telah membantu mengokohkan semangat kebangsaan dan kebersamaan lintas agama. Namun, capaian tersebut perlu dikembangkan dari kerukunan formal menuju harmoni substantif.
Kerukunan formal sering kali ditandai oleh pertemuan tokoh agama, deklarasi bersama, dan kegiatan seremonial. Semua itu penting, tetapi belum cukup.
Kerukunan substantif menuntut hadirnya rasa aman, keadilan, penghormatan terhadap kebebasan beragama, dan penyelesaian persoalan secara dialogis.
Kerukunan tidak boleh hanya berarti tidak adanya konflik terbuka. Masyarakat yang tampak tenang belum tentu terbebas dari prasangka, diskriminasi, atau ketidakadilan.
Dalam konteks inilah FKUB perlu bergerak dari lembaga yang sekadar merespons konflik menjadi institusi sosial yang aktif membangun perdamaian.
FKUB harus mampu membaca perubahan demografi, migrasi penduduk, perkembangan kawasan industri, kebutuhan fasilitas ibadah, serta pengaruh media sosial terhadap hubungan antarumat beragama.
Pesan KONAS IX: Tokoh Agama Pilar Kesejahteraan Bangsa
Malam gala dinner KONAS IX FKUB se-Indonesia di Kupang, Senin, 16 November 2026, menjadi momentum refleksi perjalanan dua dasawarsa FKUB.
Pesan yang disampaikan Ketua Asosiasi FKUB Indonesia menegaskan pentingnya tokoh agama sebagai pilar kesejahteraan bangsa.
Pernyataan tersebut memiliki makna strategis. Kerukunan bukan hanya persoalan hubungan antaragama, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat yang hidup dalam ketegangan sosial akan menghadapi hambatan dalam pendidikan, kegiatan ekonomi, investasi, dan pembangunan.
Sebaliknya, lingkungan yang aman, damai, dan saling percaya menjadi prasyarat berkembangnya kesejahteraan.
Dengan demikian, tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai spiritual, tetapi juga sebagai penggerak ketahanan sosial dan pembangunan bangsa.
Kerukunan merupakan modal sosial pembangunan, sedangkan konflik merupakan biaya sosial yang harus ditanggung bersama.
Muhammad Subuh: Pengakuan Politik dan Realitas Anggaran
Dalam percakapan dan refleksi pada momentum KONAS IX, Muhammad Subuh dari Bangka Belitung mengemukakan beberapa catatan penting.
Pertama, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat perhatian dan penghargaan terhadap keberadaan FKUB. Pengakuan pemerintah terhadap peran tokoh lintas agama merupakan modal politik yang penting bagi penguatan kelembagaan.
Kedua, keakraban tokoh umat lintas agama merupakan kekuatan utama FKUB. Hubungan personal yang terbangun melalui dialog dan silaturahmi sering kali menjadi jalan paling efektif dalam mencegah meluasnya persoalan sosial.
Ketiga, terdapat persoalan serius mengenai dukungan anggaran daerah.
Kebijakan dan surat edaran yang mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap FKUB belum selalu diikuti realisasi anggaran yang memadai.
Akibatnya, dukungan terhadap FKUB di sejumlah daerah masih berhenti pada tingkat komitmen administratif.
Persoalan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan dukungan operasional.
Negara mengakui pentingnya kerukunan, tetapi belum selalu menyediakan sumber daya yang cukup untuk merawatnya.
Prof. Zainal: Penyempurnaan Regulasi dan Dilema Birokratisasi
Prof. Zainal mengingatkan bahwa PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 pada awal pembentukannya telah memenuhi kebutuhan kelembagaan kerukunan.
Namun, perkembangan masyarakat selama dua dasawarsa menuntut penyempurnaan regulasi.
Gagasan penguatan dasar hukum FKUB, termasuk melalui peraturan presiden, telah menjadi bagian dari diskursus kelembagaan, antara lain dalam pembahasan yang berlangsung di Medan pada 2017.
Peraturan presiden dipandang berpotensi memperjelas kedudukan FKUB, pembagian kewenangan, serta mekanisme pembiayaan melalui APBN dan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, penguatan regulasi juga mengandung dilema.
Apabila FKUB terlalu jauh dimasukkan ke dalam struktur birokrasi, terdapat risiko hilangnya fleksibilitas, independensi moral, dan karakter kesukarelaan tokoh agama.
FKUB bukan perangkat birokrasi biasa. Kekuatan utamanya justru terletak pada legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat.
Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi harus mampu mempertemukan dua kepentingan: kepastian dukungan negara dan kemandirian masyarakat sipil.
Negara perlu memfasilitasi FKUB tanpa menghilangkan wataknya sebagai forum dialog yang tumbuh dari masyarakat.
FKUB Medan: Persoalan Hibah dan Mobilitas Kerja Kerukunan
Pandangan dari FKUB Medan memperkuat urgensi peninjauan kebijakan pembiayaan FKUB, termasuk ketentuan hibah yang dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Catatan mengenai pembatasan penggunaan dana hibah untuk perjalanan dinas perlu ditelaah berdasarkan bunyi regulasi dan ketentuan pelaksanaannya.
Persoalan perjalanan dinas bukan semata urusan administratif.
Dalam praktiknya, kerja kerukunan menuntut mobilitas tokoh agama untuk melakukan kunjungan lapangan, mediasi konflik, dialog antardaerah, pembinaan masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah.
Apabila pembiayaan mobilitas tersebut tidak tersedia, efektivitas kerja pencegahan konflik berpotensi melemah.
Karena itu, perlu dibedakan secara jelas antara perjalanan yang bersifat seremonial dan perjalanan yang merupakan bagian dari tugas substantif kerukunan.
Akuntabilitas keuangan harus ditegakkan, tetapi pengaturannya tidak semestinya menghambat pelaksanaan fungsi sosial FKUB.
Dua Dasawarsa: Saatnya Restorasi Kelembagaan
KONAS IX FKUB di Kupang sepatutnya menjadi titik tolak restorasi kelembagaan kerukunan.
Setidaknya terdapat lima agenda strategis yang patut diperjuangkan.
Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin majemuk.
Kedua, penguatan kepastian hukum dan pembiayaan FKUB tanpa menghilangkan independensi tokoh agama sebagai representasi masyarakat sipil.
Ketiga, pengembangan sistem deteksi dini konflik berbasis data sosial, demografi keagamaan, dan komunikasi lintas agama.
Keempat, peningkatan kapasitas tokoh agama dalam literasi digital, mediasi konflik, komunikasi antarbudaya, dan advokasi hak konstitusional warga negara.
Kelima, penguatan orientasi FKUB dari sekadar menjaga ketertiban menuju penciptaan perdamaian yang berkeadilan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa.
Keberhasilan agenda tersebut memerlukan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, akademisi, dan masyarakat.
Kerukunan Tidak Boleh Mati karena Efisiensi
Dua puluh tahun perjalanan FKUB memberikan pelajaran bahwa perdamaian tidak lahir dengan sendirinya.
Kerukunan memerlukan investasi sosial, kepemimpinan moral, komunikasi yang berkelanjutan, serta dukungan kelembagaan.
Kebijakan efisiensi anggaran negara memang diperlukan untuk memastikan penggunaan keuangan publik yang bertanggung jawab. Namun, efisiensi tidak boleh menghilangkan fungsi-fungsi strategis pencegahan konflik.
Biaya merawat kerukunan sering kali jauh lebih kecil dibandingkan kerugian ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang ditimbulkan oleh konflik.
Oleh karena itu, dukungan terhadap FKUB perlu dipandang sebagai investasi ketahanan bangsa, bukan semata pengeluaran rutin pemerintah.
Pada usia dua dasawarsa, FKUB tidak cukup hanya mempertahankan eksistensi. FKUB harus memperbarui relevansi, meningkatkan kapasitas, memperkuat legitimasi, dan memperluas manfaatnya bagi seluruh warga negara.
KONAS IX di Kupang hendaknya melahirkan kesadaran bersama bahwa kerukunan bukan pekerjaan sambilan, bukan sekadar seremoni, dan bukan pula tanggung jawab tokoh agama semata.
Kerukunan adalah tanggung jawab konstitusional negara sekaligus tanggung jawab moral seluruh komponen bangsa.
Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, semangat itu perlu digaungkan kembali ke seluruh Nusantara.
Dua dasawarsa FKUB adalah dua puluh tahun merawat kepercayaan, menjaga persaudaraan, dan memperjuangkan Indonesia yang damai, adil, serta sejahtera.
Salam Kerukunan!
Rukun! Rukun! Rukun!
Kupang, 16 November 2026.
Catatan penyuntingan: Penyebutan regulasi yang melahirkan FKUB telah diperbaiki menjadi Peraturan Bersama Menteri (PBM), bukan Surat Keputusan Bersama (SKB). Pandangan narasumber disusun berdasarkan catatan yang diberikan. Nomor dan substansi Permendagri 17 Tahun 2026, khususnya mengenai hibah dan perjalanan dinas, masih memerlukan pemeriksaan terhadap naskah resmi sebelum artikel dipublikasikan.
AulaGubernuranKupang 16112026.

