KERUKUNAN DI KUHP DAN PERAN FKUBKERUKUNAN DI KUHP DAN PERAN FKUB
Oleh: Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag. Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat Wakil Ketua Asosiasi FKUB Indonesia
Refleksi KONAS IX FKUB se-Indonesia, Kupang, 16–18 November 2026.
Kerukunan sebagai Tanggung Jawab Konstitusional dan Kebangsaan
Kerukunan umat beragama bukan sekadar keadaan ketika masyarakat tidak mengalami konflik. Kerukunan adalah kualitas hubungan sosial yang dibangun atas dasar penghormatan terhadap martabat manusia, pengakuan atas perbedaan keyakinan, keadilan, dan kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa.
Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, kerukunan tidak dapat diserahkan semata-mata kepada kesadaran individual. Kerukunan membutuhkan institusi, kepemimpinan moral, komunikasi lintas agama, dukungan negara, dan kepastian hukum.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejak 2 Januari 2026 memberikan dimensi baru bagi perlindungan kehidupan beragama. Pasal 300 dan Pasal 305 KUHP menegaskan pentingnya perlindungan terhadap umat beragama dari permusuhan, kebencian, dan tindakan melawan hukum terhadap bangunan maupun benda yang digunakan untuk beribadah.
Namun, hukum pidana pada dasarnya bekerja ketika terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Sementara kerukunan membutuhkan kerja sosial yang terus-menerus, bahkan sebelum konflik terjadi.
Di sinilah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memperoleh relevansinya. FKUB merupakan ruang perjumpaan tokoh agama, lembaga komunikasi sosial, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam merawat kehidupan beragama yang damai.
Dua dasawarsa perjalanan FKUB sejak lahirnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 merupakan momentum untuk menegaskan kembali eksistensi, independensi, dan kontribusi FKUB bagi harmoni bangsa.
Pasal 300 KUHP: Melindungi Umat dari Permusuhan dan Kebencian
Pasal 300 KUHP mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan permusuhan, pernyataan kebencian, serta hasutan kekerasan atau diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan.
Ketentuan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Berbeda keyakinan bukanlah tindak pidana. Menyampaikan ajaran agama sendiri, membahas perbedaan teologi, atau melakukan kajian akademik yang objektif tidak boleh serta-merta dipersamakan dengan permusuhan terhadap pemeluk agama lain.
Seorang Muslim berhak mempertahankan akidahnya. Demikian pula umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut kepercayaan berhak menghayati keyakinannya masing-masing.
Persoalan hukum muncul ketika ekspresi atau tindakan memenuhi unsur pidana yang ditentukan undang-undang, termasuk hasutan kekerasan atau diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan.
Dalam kehidupan sosial, kebencian sering tumbuh melalui prasangka, stereotip, berita bohong, dan provokasi. Perkembangan teknologi digital bahkan memungkinkan sentimen keagamaan menyebar dengan sangat cepat.
FKUB mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk mengembangkan literasi kerukunan digital. Tokoh lintas agama harus menjadi penjernih informasi, bukan justru memperbesar kegaduhan.
Kerukunan tidak mengharuskan semua orang memiliki keyakinan yang sama. Kerukunan mengharuskan semua orang menghormati hak sesamanya untuk berbeda.
Pasal 305 KUHP: Perlindungan Rumah Ibadah dan Martabat Umat
Pasal 305 KUHP memberikan perlindungan pidana terhadap bangunan atau benda yang digunakan untuk beribadah maupun upacara keagamaan atau kepercayaan, termasuk dari tindakan penodaan, perusakan, atau pembakaran yang memenuhi unsur ketentuan tersebut.
Rumah ibadah bukan sekadar bangunan fisik. Masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat ibadah lainnya mempunyai kedudukan spiritual, kultural, serta sosial bagi komunitas pemeluknya.
Perusakan rumah ibadah dapat menimbulkan luka sosial yang jauh lebih luas daripada kerugian material. Tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa takut, mengganggu hubungan antarkomunitas, dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan negara.
Karena itu, Pasal 305 perlu dipahami sebagai salah satu instrumen perlindungan kehidupan beragama.
Namun, ketentuan ini harus dibedakan dari aturan administrasi pendirian rumah ibadah. Persoalan perizinan dan perselisihan administratif harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sesuai, bukan dengan intimidasi atau tindakan kekerasan.
Dalam konteks ini, FKUB memiliki posisi penting sebagai fasilitator dialog, pemberi pertimbangan sesuai kewenangannya, dan penghubung antara masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah daerah.
FKUB bukan aparat penegak hukum dan tidak boleh mengambil alih kewenangan pengadilan. Akan tetapi, FKUB dapat mencegah sengketa berkembang menjadi konflik, membangun komunikasi antarpihak, serta mendorong penyelesaian yang adil dan menghormati hak konstitusional warga negara.
Eksistensi FKUB: Lembaga Masyarakat, Bukan Organ Birokrasi
Salah satu persoalan mendasar yang perlu diluruskan ialah cara memahami kedudukan FKUB dalam tata kehidupan berbangsa.
Pasal 1 angka 6 PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 menegaskan bahwa FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk membangun, memelihara, serta memberdayakan umat beragama demi kerukunan dan kesejahteraan.
Pasal 8 selanjutnya menegaskan bahwa pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dengan fasilitasi pemerintah daerah, sedangkan hubungan antartingkat FKUB bersifat konsultatif. Wikisumber bahasa Indonesia
Rumusan ini mempunyai makna kelembagaan yang sangat penting.
FKUB bukan organisasi perangkat daerah, bukan unit struktural Kementerian Agama, dan bukan pula organisasi politik. FKUB adalah forum masyarakat yang memiliki mandat publik dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
Secara sosiologis, FKUB dapat dipahami sebagai institusi masyarakat sipil (civil society) yang menjalankan fungsi penghubung antara masyarakat keagamaan dengan negara.
Dalam teori modal sosial Robert D. Putnam (2000), hubungan sosial yang dibangun atas kepercayaan, jaringan, dan norma timbal balik dapat memperkuat kemampuan masyarakat melakukan tindakan kolektif.
FKUB mempunyai potensi besar mengembangkan bridging social capital, yakni modal sosial yang menjembatani kelompok-kelompok dengan identitas agama dan budaya berbeda.
Dengan demikian, keberadaan FKUB tidak boleh dipandang hanya sebagai pelengkap administrasi pemerintah daerah. FKUB merupakan kebutuhan sosial dalam masyarakat majemuk.
Eksistensi FKUB juga tidak semestinya diukur semata-mata dari banyaknya rapat, jumlah kegiatan seremonial, atau besarnya anggaran. Ukuran yang lebih substantif ialah kemampuan membangun kepercayaan, mencegah konflik, menghubungkan komunitas, dan memperjuangkan keadilan bagi semua umat beragama.
Independensi FKUB: Bermitra dengan Pemerintah Tanpa Kehilangan Kemandirian
Independensi merupakan salah satu syarat penting bagi kredibilitas FKUB.
Walaupun keberadaan FKUB difasilitasi pemerintah daerah, secara kelembagaan FKUB harus memiliki kemandirian moral, sosial, dan intelektual.
Independensi tersebut tidak berarti FKUB memusuhi pemerintah atau menolak kerja sama dengan negara. Justru kemitraan dengan pemerintah diperlukan agar aspirasi umat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik.
Akan tetapi, kemitraan tidak boleh berubah menjadi subordinasi.
FKUB harus mampu memberikan pandangan objektif ketika terdapat kebijakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, atau ketegangan antarumat beragama.
Independensi FKUB setidaknya memiliki empat dimensi.
Pertama, independensi kelembagaan, yaitu kemampuan menentukan agenda dialog dan pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat, tanpa semata-mata menunggu instruksi pemerintah.
Kedua, independensi moral, yakni keberanian membela kebenaran, keadilan, dan hak konstitusional setiap warga tanpa membedakan agama maupun kedudukan sosial.
Ketiga, independensi intelektual, berupa kemampuan menyusun analisis, rekomendasi, dan penyelesaian konflik berdasarkan data, kajian, serta pertimbangan yang objektif.
Keempat, independensi politik, yakni menjaga FKUB agar tidak menjadi instrumen kepentingan partai, kelompok politik, atau kekuasaan tertentu.
Kemandirian tersebut harus berjalan bersama akuntabilitas. Independensi tidak berarti bebas dari evaluasi, transparansi, dan tanggung jawab publik.
Dalam konteks efisiensi anggaran pemerintah tahun 2026, sejumlah FKUB menghadapi keterbatasan dukungan operasional. Keadaan ini memperlihatkan pentingnya membangun ketahanan kelembagaan agar kegiatan kerukunan tidak berhenti ketika bantuan pemerintah berkurang.
Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengabaikan tanggung jawabnya memfasilitasi pemeliharaan kerukunan.
FKUB harus mandiri dalam sikap, kuat dalam kemitraan, dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan seluruh umat beragama.
Asosiasi FKUB Indonesia: Konsolidasi Kekuatan Kerukunan Nasional
Kehadiran Asosiasi FKUB Indonesia mempunyai arti strategis dalam memperkuat komunikasi dan konsolidasi tokoh-tokoh kerukunan lintas daerah.
Perlu dibedakan kedudukan FKUB yang diatur melalui PBM Tahun 2006 dengan Asosiasi FKUB Indonesia sebagai wadah jejaring dan kerja sama antarpengurus FKUB. Asosiasi tidak boleh dipahami sebagai atasan struktural yang menghapus sifat konsultatif hubungan FKUB provinsi dan kabupaten/kota.
Asosiasi justru diperlukan untuk mempertemukan pengalaman, pengetahuan, dan praktik baik pemeliharaan kerukunan dari berbagai wilayah Indonesia.
Persoalan kerukunan di Sumatera Barat tentu mempunyai karakter berbeda dengan Nusa Tenggara Timur, Papua, Bali, Aceh, Sulawesi Utara, atau Kalimantan.
Perbedaan komposisi penduduk, tradisi keagamaan, adat istiadat, sejarah migrasi, dan struktur sosial menyebabkan setiap daerah memiliki tantangan tersendiri.
Melalui Asosiasi FKUB Indonesia, pengalaman lokal dapat diangkat menjadi pembelajaran nasional.
Asosiasi diharapkan memainkan peran sebagai pusat pertukaran pengetahuan kerukunan, penguatan kapasitas tokoh, advokasi kebijakan, dan pengembangan kerja sama lintas wilayah.
Konsolidasi tersebut semakin penting karena persoalan kerukunan kini tidak lagi terbatas pada batas administratif suatu daerah. Migrasi penduduk, mobilitas tenaga kerja, perkembangan media sosial, dan perubahan ekonomi dapat menghubungkan persoalan keagamaan antardaerah.
Dalam konteks ini, Asosiasi FKUB Indonesia berpotensi menjadi kekuatan masyarakat sipil nasional yang membantu negara membangun ketahanan sosial.
Asosiasi juga perlu memperjuangkan penguatan regulasi, dukungan kelembagaan, dan keberlanjutan pembiayaan program kerukunan dengan tetap menghormati independensi masing-masing FKUB.
Tokoh FKUB sebagai Aset dan Aktor Kerukunan
Kekuatan utama FKUB sesungguhnya bukan terletak pada gedung sekretariat, kelengkapan administrasi, atau besarnya anggaran, melainkan pada kualitas manusia yang berada di dalamnya.
Tokoh-tokoh FKUB merupakan pemuka agama yang memiliki otoritas moral, pengalaman sosial, jaringan komunitas, dan kemampuan membangun kepercayaan masyarakat.
Mereka adalah aset sosial bangsa sekaligus aktor aktif dalam memelihara kerukunan.
Sebagai aset, tokoh FKUB menyimpan modal sosial yang tidak mudah dibentuk melalui pendekatan birokrasi.
Kepercayaan masyarakat kepada seorang ulama, pendeta, pastor, rohaniwan, pandita, atau tokoh kepercayaan sering kali terbentuk melalui pengabdian panjang, keteladanan, dan kedekatan dengan umat.
Kepercayaan tersebut menjadi sumber daya yang sangat berharga ketika masyarakat menghadapi ketegangan.
Sebagai aktor kerukunan, tokoh FKUB tidak cukup hanya hadir dalam pertemuan formal. Mereka perlu memainkan peran nyata sebagai pendidik masyarakat, mediator, komunikator, penggerak solidaritas, dan pemberi pertimbangan moral bagi kebijakan publik.
Dalam teori perdamaian John Paul Lederach (1997), pembangunan perdamaian berkelanjutan memerlukan keterlibatan pemimpin masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan komunitas dan kemampuan menjembatani berbagai tingkatan sosial.
Tokoh FKUB memiliki potensi menjalankan fungsi tersebut karena berada di antara masyarakat akar rumput, organisasi keagamaan, dan pemerintah.
Ketika muncul kesalahpahaman antarkelompok, seorang tokoh yang dipercaya sering lebih mudah membuka komunikasi daripada pendekatan administratif semata.
Namun, modal sosial tersebut harus dirawat melalui integritas, peningkatan kapasitas, regenerasi, serta keterlibatan perempuan dan generasi muda.
Tokoh FKUB juga perlu memiliki literasi hukum, kecakapan komunikasi antarbudaya, kemampuan mediasi, dan pemahaman terhadap dinamika masyarakat digital.
Dengan demikian, pemberdayaan FKUB pada hakikatnya merupakan investasi untuk memperkuat kualitas kepemimpinan sosial bangsa.
Kontribusi FKUB bagi Harmoni Bangsa
Kontribusi FKUB tidak selalu dapat dihitung melalui indikator fisik dan administratif.
Sebuah konflik yang berhasil dicegah sebelum meletus mungkin tidak pernah masuk pemberitaan. Kesalahpahaman yang diselesaikan melalui dialog dapat luput dari statistik. Hubungan baik antartokoh agama yang dipelihara bertahun-tahun sering tidak memperoleh perhatian publik.
Padahal, seluruh proses tersebut merupakan bagian penting dari kerja sosial kerukunan.
Kontribusi FKUB dapat dibaca melalui tiga pendekatan.
Pertama, kerukunan preventif, yaitu upaya membangun komunikasi, mendeteksi potensi konflik, serta mencegah berkembangnya prasangka dan permusuhan.
Kedua, kerukunan responsif, berupa fasilitasi dialog, mediasi sosial, dan penyampaian rekomendasi ketika muncul persoalan hubungan antarumat.
Ketiga, kerukunan konstruktif, yakni mengembangkan kerja sama lintas agama dalam pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kemanusiaan, pelestarian lingkungan, dan pembangunan masyarakat.
Pendekatan ketiga sangat penting karena harmoni bangsa tidak cukup hanya ditandai oleh ketiadaan konflik.
Harmoni yang kuat lahir ketika masyarakat berbeda agama mempunyai pengalaman nyata bekerja bersama untuk kepentingan umum.
Di sinilah FKUB perlu bergerak dari forum yang sekadar membicarakan toleransi menjadi penggerak kolaborasi sosial.
Masyarakat yang bekerja bersama menghadapi kemiskinan, bencana, kerusakan lingkungan, dan persoalan pendidikan akan memiliki lebih banyak ruang untuk membangun kepercayaan.
Kerja sama tersebut tidak menuntut pencampuran ajaran agama. Setiap komunitas tetap teguh dengan identitas dan keyakinannya, tetapi bersatu dalam tanggung jawab kemanusiaan dan kebangsaan.
Menempatkan FKUB dalam Implementasi KUHP
Pasal 300 dan Pasal 305 KUHP membuka peluang penguatan peran FKUB melalui pendekatan pencegahan dan pendidikan hukum.
FKUB dapat membantu masyarakat memahami batas antara perbedaan keyakinan dengan permusuhan, serta antara sengketa administrasi rumah ibadah dengan tindakan melawan hukum terhadap sarana peribadatan.
Terdapat lima agenda strategis yang patut menjadi perhatian KONAS IX FKUB di Kupang.
* Penguatan literasi KUHP dan hak konstitusional beragama. FKUB bersama pemerintah, akademisi, dan aparat penegak hukum menyelenggarakan pendidikan publik tentang perlindungan kehidupan beragama.
* Peningkatan kapasitas tokoh FKUB. Pengurus FKUB perlu memperoleh pelatihan mediasi, komunikasi antarbudaya, analisis konflik, literasi digital, dan pemahaman hukum.
* Penguatan independensi serta keberlanjutan kelembagaan. Pemerintah perlu memberikan fasilitasi yang memadai, sedangkan FKUB menjaga otonomi penilaian dan akuntabilitasnya.
* Konsolidasi Asosiasi FKUB Indonesia. Jejaring nasional perlu dikembangkan menjadi pusat pembelajaran, pertukaran pengalaman, penelitian, dan advokasi kebijakan kerukunan.
* Pengembangan Rencana Aksi Kerukunan Bela Bangsa 2027. Program diarahkan pada deteksi dini konflik, penguatan solidaritas lintas agama, perlindungan rumah ibadah, moderasi digital, serta kolaborasi sosial dan ekonomi masyarakat.
Kelima agenda tersebut memerlukan indikator keberhasilan yang jelas, termasuk kualitas hubungan antarkomunitas, kecepatan respons terhadap ketegangan, tingkat kepercayaan publik, dan keberlanjutan kerja sama lintas agama.
FKUB tidak boleh hanya dikenal ketika terjadi persoalan rumah ibadah. FKUB harus hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai kekuatan sosial yang memelihara persaudaraan.
Penutup:
FKUB sebagai Penjaga Nurani Kebangsaan
Dua dasawarsa keberadaan FKUB telah memberikan pengalaman penting tentang bagaimana masyarakat majemuk membangun komunikasi dan menyelesaikan perbedaan.
Berlakunya KUHP baru memberikan penguatan dari sisi perlindungan hukum. Akan tetapi, hukum pidana tidak dapat menggantikan fungsi pendidikan, dialog, keteladanan, dan solidaritas sosial.
Pasal 300 dan Pasal 305 merupakan instrumen hukum yang perlu dipahami secara tepat, sedangkan FKUB merupakan salah satu institusi masyarakat yang dapat membantu membangun kesadaran dan mencegah terjadinya pelanggaran.
Asosiasi FKUB Indonesia mempunyai peluang memperkuat jejaring nasional, sementara tokoh-tokoh FKUB merupakan aset sosial yang harus diberdayakan sebagai aktor perdamaian.
Independensi FKUB perlu dipertahankan agar forum ini tetap memiliki kewibawaan moral dalam menyuarakan keadilan, sekaligus mampu menjadi mitra strategis pemerintah.
Pada akhirnya, kontribusi FKUB bagi harmoni bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi oleh kemampuannya menumbuhkan rasa aman, saling percaya, dan kesediaan hidup bersama dalam perbedaan.
Negara menjaga kerukunan melalui hukum. FKUB merawatnya melalui dialog dan keteladanan. Tokoh agama menghidupkannya melalui nilai spiritual. Masyarakat mewujudkannya dalam solidaritas sosial.
Harmoni bangsa akan semakin kokoh apabila keempat kekuatan tersebut berjalan bersama.
Kupang, 17 November 2026 Catatan Reflektif KONAS IX FKUB se-Indonesia.
Referensi
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 300–305, beserta perubahan dan penyesuaiannya.
* Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, khususnya Pasal 1, 8, 9, dan 10. Wikisumber bahasa Indonesia
* Putnam, Robert D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.
* Lederach, John Paul (1997). Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. United States Institute of Peace Press.
* Asnawati. (2012). “Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Studi Kasus Pelaksanaan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 di Jakarta Utara.” Jurnal Harmoni. Harmoni

