KETIKA HUKUM MENJADI ALAT KEJAHATAN

KETIKA HUKUM MENJADI ALAT KEJAHATAN

Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang

Hukum dan Paradoks Kekuasaan

 

Hukum diciptakan untuk melindungi manusia dari kejahatan, bukan menjadi instrumen kejahatan itu sendiri. Namun, sejarah memperlihatkan paradoks yang mengkhawatirkan: kekuasaan yang diberi kewenangan menegakkan hukum justru dapat menyalahgunakan hukum untuk mengawasi, menekan, mengintimidasi, bahkan merampas hak warga negara.

Salah satu persoalan serius dalam negara hukum modern ialah penyalahgunaan teknologi pengawasan, termasuk penyadapan oleh aparat penegak hukum yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, tanpa prosedur yang sah, atau untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

Penyadapan yang sah dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap kejahatan serius. Namun, ketika dilakukan secara melawan hukum, penyadapan dapat berubah menjadi alat kekuasaan untuk mengumpulkan informasi pribadi, menekan pihak tertentu, atau menciptakan ketakutan.

Di sinilah muncul pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin hukum melindungi masyarakat apabila pelaksananya sendiri mengabaikan batas-batas hukum?

Tiga Peringatan Al-Qur’an tentang Pengkhianatan Hukum

Al-Qur’an memberikan peringatan keras terhadap penyimpangan hukum melalui QS. Al-Ma’idah: 44, 45, dan 47. Ketiga ayat tersebut menggunakan istilah kafir, zalim, dan fasik dalam konteks pengabaian terhadap petunjuk Allah.

Para mufasir klasik seperti Al-Thabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut berkaitan dengan penyimpangan hukum, pengingkaran kebenaran, dan ketidakadilan dalam kehidupan umat terdahulu. Mereka juga menguraikan perbedaan antara mengingkari ketentuan Allah dan melanggarnya karena hawa nafsu atau kepentingan duniawi.

Buya HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar menempatkan ayat-ayat tersebut dalam sejarah panjang Bani Israel. Sejak masa Yusya’ bin Nun hingga Nabi Daud, Sulaiman, Zakariya, dan Yahya, petunjuk Taurat menjadi bagian penting perjalanan keagamaan mereka. Namun, sebagian umat menolak bimbingan para nabi dan menyimpangkan ketentuan agama demi kepentingan tertentu.

Kritik HAMKA memberikan pelajaran bahwa kerusakan hukum dapat terjadi ketika pemegang otoritas lebih mengutamakan kekuasaan daripada kebenaran.

Sementara itu, Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menekankan pentingnya memahami konteks ayat dan tidak menjadikannya dasar untuk menghakimi keimanan seseorang secara serampangan.

Pesan universal ketiga ayat tersebut adalah bahwa kekuasaan hukum harus tunduk kepada kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab moral.

Penyadapan Ilegal: Ketika Kewenangan Melanggar Hak Warga Negara

Dalam perspektif konstitusi Indonesia, perlindungan terhadap kehidupan pribadi berkaitan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. UU ITE, sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, mengatur larangan intersepsi tanpa hak serta pengecualian untuk kepentingan penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa penyadapan merupakan pembatasan terhadap hak privasi yang harus memiliki dasar undang-undang dan pengaturan yang jelas. JDIH Kemkomdigi +1

KUHAP baru, UU Nomor 20 Tahun 2025, melalui Pasal 136 juga mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan, dengan ketentuan lebih lanjut diserahkan kepada undang-undang mengenai penyadapan. Klinik Hukumonline

Persoalan moral muncul ketika kewenangan tersebut digunakan melampaui batas. Apabila aparat menyadap komunikasi seseorang tanpa dasar hukum, mengumpulkan informasi untuk kepentingan pribadi, atau menyebarkan hasil penyadapan demi mempermalukan pihak tertentu, tindakan demikian dapat menjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Islam telah mengingatkan larangan mencari-cari kesalahan orang lain melalui QS. Al-Hujurat: 12. Larangan tajassus mengandung pesan moral tentang penghormatan terhadap kehormatan dan kehidupan pribadi manusia.

Namun, larangan tersebut tidak berarti meniadakan penyelidikan yang sah terhadap kejahatan. Negara tetap berkewajiban melindungi masyarakat, sepanjang kewenangannya dilaksanakan berdasarkan hukum, kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pengawasan yang efektif.

Dari Kejahatan Individu Menuju Kejahatan Institusional

Penyimpangan hukum menjadi lebih berbahaya ketika tidak lagi terbatas pada tindakan individu, melainkan memperoleh perlindungan melalui kelemahan sistem pengawasan.

Aparat yang melanggar prosedur tetapi tidak diperiksa, pejabat yang menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan kekuasaan, atau lembaga yang menutup akses pengaduan masyarakat dapat menciptakan keadaan ketika pelanggaran berlangsung tanpa pertanggungjawaban.

Dalam kajian hukum, persoalan ini berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya akuntabilitas institusional. Akan tetapi, penilaian terhadap suatu tindakan sebagai pelanggaran tetap memerlukan pembuktian yang objektif.

Keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama keamanan. Sebaliknya, keamanan juga tidak boleh diabaikan atas nama kebebasan tanpa batas. Keduanya harus ditempatkan dalam keseimbangan konstitusional.

Krisis Moral dan Hilangnya Rasa Takut Berbuat Zalim

Perspektif tasawuf memberikan penjelasan lebih mendasar. Penyalahgunaan kekuasaan sering berkaitan dengan keserakahan, kesombongan, kebencian, dan hilangnya kesadaran bahwa setiap kewenangan akan dipertanggungjawabkan.

QS. Al-Ma’idah: 8 memerintahkan keadilan sekalipun terhadap pihak yang tidak disukai. QS. An-Nisa: 58 memerintahkan penyampaian amanah kepada yang berhak dan penetapan hukum secara adil.

Dua prinsip tersebut menegaskan bahwa penegak hukum tidak cukup hanya memahami undang-undang. Mereka juga harus memiliki integritas moral, pengendalian diri, dan keberanian menolak perintah yang bertentangan dengan hukum.

Dalam bahasa tasawuf, penegakan hukum membutuhkan muraqabah, yakni kesadaran bahwa tindakan manusia selalu berada dalam pengawasan Allah SWT.

Mengembalikan Hukum kepada Keadilan

Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang kuat sekaligus menghormati hak asasi manusia. Penyadapan harus dibatasi oleh tujuan yang sah, prosedur yang jelas, pengawasan independen, perlindungan data, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Setiap dugaan penyadapan ilegal harus dapat diperiksa secara transparan tanpa mengabaikan kerahasiaan penyidikan yang sah maupun asas praduga tak bersalah.

Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui luasnya kewenangan aparat, melainkan melalui kepastian bahwa kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

Pada akhirnya, pesan QS. Al-Ma’idah: 44, 45, dan 47 merupakan peringatan lintas zaman: hukum yang dipisahkan dari kebenaran dan keadilan dapat menjadi sumber kezaliman.

Negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara yang menggunakan hukum untuk membenarkan tindakan melawan hukum.

Sebab, ketika aparat yang seharusnya melindungi justru melanggar hak masyarakat, yang terancam bukan hanya kebebasan individu, melainkan juga kewibawaan negara dan kepercayaan publik.

Hukum harus menjadi penjaga keadilan, bukan pelindung kejahatan. Kekuasaan harus tunduk kepada hukum, bukan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Ds.22112026.