MAMINTEH SABALUN ANYUIK, KEARIFAN LOKAL UNTUK KERUKUNAN

MAMINTEH SABALUN ANYUIK, KEARIFAN LOKAL UNTUK KERUKUNAN:
(Ruang Ibadah Pekerja, Keadilan Konstitusional, dan Pencegahan Konflik Keagamaan di Lunang)

Oleh: Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag.
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat

 

Mencegah Sebelum Persoalan Membesar.
Maminteh sabalun anyuik adalah kearifan lokal Minangkabau yang mengajarkan pentingnya mengantisipasi persoalan sebelum berkembang menjadi masalah besar. Memintas sebelum hanyut, mencegah sebelum terlambat, dan menyelesaikan persoalan sebelum hubungan sosial mengalami keretakan. Kearifan ini bukan sekadar petuah adat, melainkan prinsip deteksi dini, pencegahan konflik, dan pemeliharaan kerukunan masyarakat.

Falsafah tersebut relevan dalam membaca persoalan kebutuhan tempat beribadah umat Kristen asal Kepulauan Mentawai yang bekerja dan bermukim di kawasan perusahaan perkebunan di Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Informasi awal dari Sekretaris FKUB Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rolina Hutabarat, pada 4–5 November 2026 menyebutkan adanya kebutuhan fasilitas ibadah bagi umat Kristen asal Mentawai yang bekerja di lingkungan PT Inkasi Raya, PT Sapta, dan perusahaan lainnya.

Jumlah umat beragama yang diinformasikan mencapai lebih dari seribu orang. Angka tersebut perlu diverifikasi, termasuk jumlah jemaat aktif, denominasi, lokasi tempat tinggal, kondisi fasilitas ibadah, serta hambatan yang sebenarnya dihadapi.

Namun, terlepas dari hasil verifikasi, persoalan ini harus memperoleh perhatian sejak dini. Jangan menunggu munculnya ketegangan sosial baru pemerintah, perusahaan, dan tokoh agama mencari penyelesaian.

Hak Beribadah dan Ketentuan Pendirian Rumah Ibadat

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jaminan tersebut berlaku bagi semua warga negara tanpa membedakan agama, suku, asal daerah, atau status pekerjaan.

Umat Kristen asal Mentawai yang bekerja di Lunang mempunyai hak konstitusional untuk melaksanakan ibadah. Hak tersebut tidak boleh diabaikan hanya karena mereka merupakan kelompok pendatang atau minoritas dalam lingkungan masyarakat setempat.

Namun, perlu dibedakan antara hak menjalankan ibadah, penyediaan ruang ibadah pekerja, dan pendirian rumah ibadat permanen.

Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 mengatur persyaratan pendirian rumah ibadat. Pasal 14 memuat persyaratan khusus berupa daftar sekurang-kurangnya 90 pengguna rumah ibadat, dukungan sekurang-kurangnya 60 warga masyarakat setempat, serta rekomendasi tertulis dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengatur proses pendirian rumah ibadat secara tertib. Namun, aturan administratif tidak semestinya ditafsirkan sebagai alasan untuk meniadakan hak dasar warga negara dalam menjalankan ibadah.

Negara hukum menuntut keseimbangan antara kebebasan beragama, kepastian hukum, ketertiban sosial, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.

Ruang Ibadah Pekerja sebagai Solusi Preventif

Dalam konteks Lunang, solusi yang patut diprioritaskan adalah perusahaan menyediakan ruang ibadah bagi pekerjanya di dalam kompleks perusahaan.

Ruang ibadah pekerja, bukan langsung mendirikan rumah ibadat permanen.

Perbedaan ini penting dipahami secara administratif, sosial, dan fungsional. Ruang ibadah pekerja dapat berupa fasilitas internal perusahaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan pekerja, dengan pengelolaan, akses, jadwal, keamanan, dan penggunaan yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan serta ketentuan hukum.

Penyediaan fasilitas tersebut mempunyai beberapa manfaat sekaligus. Kebutuhan ibadah pekerja dapat dilayani lebih cepat. Keamanan dan ketertiban lebih mudah dikelola karena berada dalam lingkungan perusahaan. Potensi perbedaan pendapat dengan masyarakat mengenai pembangunan rumah ibadat permanen dapat diminimalkan. Perusahaan juga menunjukkan tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan spiritual para pekerjanya.

Pendekatan ini dapat menjadi jalan tengah yang realistis, manusiawi, dan berorientasi pada pencegahan konflik.

Namun, penamaan suatu fasilitas sebagai ruang ibadah tidak dengan sendirinya menentukan status hukumnya. Apabila bangunan bukan rumah ibadat digunakan sebagai rumah ibadat sementara, ketentuan Pasal 18–20 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengenai izin sementara perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan perusahaan perlu memastikan status, fungsi, serta penggunaan fasilitas yang direncanakan.

Prinsipnya jelas: jangan mempersulit hak beribadah, tetapi jangan pula mengabaikan ketentuan hukum.

Penyediaan ruang ibadah pekerja tidak menutup kemungkinan pendirian rumah ibadat permanen pada masa mendatang apabila kebutuhan nyata dan persyaratan hukum telah terpenuhi.

Perusahaan sebagai Mitra Kerukunan

Perusahaan bukan semata-mata institusi ekonomi yang mengejar keuntungan. Perusahaan juga merupakan ruang sosial tempat pekerja dari berbagai agama, suku, dan budaya hidup serta berinteraksi.

Dalam masyarakat majemuk, perusahaan mempunyai tanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang menghormati martabat manusia, termasuk kebutuhan keagamaan para pekerja.

PT Inkasi Raya, PT Sapta, dan perusahaan lainnya di Lunang perlu dilibatkan dalam dialog konstruktif untuk memastikan kebutuhan fasilitas ibadah pekerja.

Perlu diketahui apakah fasilitas telah tersedia, bagaimana kondisi dan penggunaannya, serta apakah terdapat hambatan lahan, perizinan, kebijakan internal, atau keberatan sosial.

Perusahaan tidak semestinya langsung dipersalahkan sebelum verifikasi dilakukan. Sebaliknya, perusahaan perlu didorong menjadi bagian dari solusi.

Penyediaan ruang ibadah yang layak bukan hanya bentuk kepedulian sosial, melainkan juga investasi dalam hubungan industrial yang harmonis, produktivitas kerja, dan kepercayaan pekerja terhadap perusahaan.

Kekosongan FKUB dan Lemahnya Deteksi Dini

Persoalan Lunang sekaligus memperlihatkan pentingnya keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan informasi awal, pembentukan FKUB di kabupaten tersebut masih menghadapi hambatan meskipun berbagai pendekatan dan koordinasi telah dilakukan.

Informasi mengenai adanya keengganan pemerintah daerah atau keberatan sebagian tokoh agama perlu diklarifikasi secara objektif. Alasan, bentuk keberatan, dan proses kelembagaannya harus diketahui agar penyelesaian tidak didasarkan pada prasangka.

Namun, hambatan pembentukan FKUB tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

FKUB bukan lembaga untuk menyeragamkan keyakinan, mencampuri akidah, atau mempertentangkan ajaran agama. FKUB adalah forum musyawarah tokoh lintas agama untuk membangun komunikasi, menampung aspirasi, memberikan rekomendasi, dan membantu pemerintah memelihara kerukunan.

PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 memberikan landasan bagi pembentukan FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ketiadaan FKUB dapat memperlemah mekanisme komunikasi, memperlambat mediasi, dan mengurangi kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik.

Namun, ketiadaan FKUB tidak berarti pemerintah daerah kehilangan tanggung jawab untuk melayani dan melindungi hak beragama seluruh masyarakat.

Deteksi Dini, Dialog, dan Mediasi

Pengalaman menunjukkan bahwa konflik keagamaan sering kali tidak muncul secara tiba-tiba. Persoalan pelayanan yang tidak diselesaikan, komunikasi yang terputus, aspirasi yang tidak didengarkan, dan informasi yang tidak diverifikasi dapat berkembang menjadi kecurigaan sosial.

Ketika persoalan telah masuk ke media sosial, sentimen identitas dapat berkembang lebih cepat daripada proses klarifikasi.

Karena itu, pemeliharaan kerukunan tidak cukup mengandalkan pendekatan keamanan. Diperlukan deteksi dini, dialog lintas agama, pelayanan publik yang adil, dan kepastian hukum.

Agenda kunjungan FKUB Mentawai ke Lunang pada 8–11 November 2026 merupakan kesempatan untuk memperoleh informasi lapangan dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, serta tokoh masyarakat.

Hasil kunjungan tersebut perlu dihimpun dalam laporan tertulis dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kabupaten.

FKUB Provinsi Sumatera Barat dapat mengambil peran sebagai fasilitator yang independen, konstitusional, dan berkeadilan sesuai kewenangannya.

Prioritas penyelesaian mencakup verifikasi kebutuhan jemaat, penyediaan ruang ibadah pekerja yang aman dan sesuai hukum, dialog bersama perusahaan dan masyarakat, serta penyelesaian hambatan pembentukan FKUB Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kanwil Kementerian Agama, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu memperkuat koordinasi berdasarkan kewenangan masing-masing.

Setiap kesepakatan harus dituangkan dalam berita acara, disertai penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut.

Jangan sampai dialog berlangsung berkali-kali, tetapi kebutuhan masyarakat tetap tidak memperoleh penyelesaian.

Kerukunan Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan

Dalam perspektif Islam, menjaga kerukunan merupakan bagian dari tanggung jawab menghadirkan keadilan dan kemaslahatan.

Al-Qur’an surah Al-Mumtahanah ayat 8 mengajarkan pentingnya berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi umat Islam karena agama.

Menghormati hak beribadah pemeluk agama lain tidak berarti mencampuradukkan akidah. Justru penghormatan tersebut menunjukkan kedewasaan beragama, kematangan sosial, dan tanggung jawab kebangsaan.

Dalam falsafah Minangkabau, nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah semestinya menjadi sumber etika sosial yang menguatkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kebijaksanaan dalam mengelola perbedaan.

Kerukunan tidak cukup diukur dari ketiadaan konflik terbuka. Masyarakat mungkin tampak tenang, tetapi belum tentu semua kelompok memperoleh pelayanan yang adil.

Kerukunan sejati adalah keadaan ketika setiap warga dapat menjalankan keyakinannya dengan aman, menghormati hak orang lain, dan memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

Masyarakat mayoritas mempunyai tanggung jawab moral menghadirkan rasa aman. Kelompok minoritas berkewajiban menghormati hukum dan kehidupan sosial setempat. Pemerintah harus melindungi semua pihak secara adil.

Perusahaan pun harus menjadi bagian dari ekosistem kerukunan melalui penghormatan terhadap kebutuhan spiritual para pekerjanya.

Maminteh Sabalun Anyuik: Jangan Menunggu Konflik

Kasus Lunang hendaknya menjadi cermin bagi seluruh pemangku kepentingan kerukunan di Sumatera Barat.

Jangan menunggu persoalan fasilitas ibadah berkembang menjadi ketegangan sosial. Jangan menunggu hubungan antarumat beragama terganggu baru membangun komunikasi. Jangan menunggu persoalan menjadi perhatian nasional baru pemerintah mengambil tindakan.

Penyediaan ruang ibadah pekerja di kompleks perusahaan merupakan salah satu pilihan penyelesaian yang dapat segera dikaji dan diwujudkan sesuai hukum.

Solusi tersebut tidak perlu dipertentangkan dengan ketentuan pendirian rumah ibadat permanen. Keduanya mempunyai konteks, fungsi, dan mekanisme hukum yang harus dipahami secara benar.

Pemerintah daerah harus hadir sebagai pelayan seluruh warga negara. Perusahaan harus menjadi mitra pembangunan sosial. Tokoh agama harus menjadi penyejuk. FKUB harus menjadi jembatan dialog sebelum perbedaan berkembang menjadi pertentangan.

Sumatera Barat mempunyai modal sosial yang kuat berupa tradisi musyawarah, penghormatan terhadap ulama dan pemimpin adat, serta semangat kebersamaan dalam kehidupan bernagari.

Modal sosial tersebut harus menjadi kekuatan untuk melindungi hak warga negara, mencegah konflik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Inilah makna maminteh sabalun anyuik: menjaga sebelum rusak, merawat sebelum retak, memfasilitasi sebelum muncul ketegangan, dan menghadirkan keadilan sebelum masyarakat kehilangan kepercayaan.

Jangan menunggu rumah ibadat menjadi sumber perselisihan, ketika kebutuhan ibadah pekerja dapat lebih dahulu difasilitasi melalui ruang ibadah yang aman, layak, dan sesuai hukum.

Kerukunan bukan sekadar tidak adanya pertengkaran. Kerukunan adalah hadirnya keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kemauan bersama untuk hidup berdampingan.

Tugas utama pemelihara kerukunan bukan hanya mendamaikan mereka yang sudah bertikai, melainkan memastikan agar pertikaian tidak perlu terjadi.

Itulah maminteh sabalun anyuik, kearifan Minangkabau untuk merawat kerukunan Indonesia.

Padang, 9 November 2026.