PEMIMPIN DAN MISKIN

PEMIMPIN DAN MISKIN:
Antara Kedekatan Emosional, Pencitraan Sosial, dan Kewajiban Konstitusional

Oleh: Duski Samad
SDTP#series106.210426

Kisah Umar ibn al-Khattab memikul sendiri gandum untuk keluarga miskin pada malam hari bukan sekadar kisah sentimental yang enak diulang di mimbar. Ia adalah standar moral kepemimpinan. Umar tidak datang membawa kamera, tidak menyuruh juru publikasi, dan tidak menjadikan orang miskin sebagai panggung belas kasihan. Ia hadir karena merasa bahwa kemiskinan rakyat adalah tanggung jawab kekuasaan. Dari sini kita belajar satu hal: pemimpin yang benar tidak memamerkan empati, tetapi mengubah empati menjadi kebijakan yang menyelamatkan.

Di sinilah masalah besar kepemimpinan kita hari ini. Di banyak tempat, orang miskin justru tampil sebagai “aset visual” politik. Mereka didatangi, dipeluk, diberi bantuan sesaat, lalu dipotret. Setelah itu, kehidupan mereka tetap sama: dapur rapuh, pekerjaan tidak pasti, anak-anak terancam putus harapan, dan masa depan tetap kabur. Yang berubah hanyalah citra pemimpin, bukan nasib rakyat.

Karena itu, ketika media menulis bahwa dukungan publik kepada tokoh tertentu tetap tinggi di tengah naiknya angka kemiskinan, sesungguhnya yang sedang kita saksikan adalah paradoks politik lokal: kedekatan sosial bisa mengalahkan evaluasi ekonomi. Rakyat menilai dari kehadiran, keramahan, sapaan, dan simbol perhatian. Tetapi negara tidak boleh berhenti pada perasaan. Negara harus diukur dari hasil.

Data resmi BPS menunjukkan bahwa pada September 2025 persentase penduduk miskin Sumatera Barat memang turun tipis menjadi 5,31 persen atau sekitar 312,30 ribu orang, dibanding 5,35 persen pada Maret 2025. Tetapi bila dibedah lebih dalam, ada kenyataan yang justru harus membuat pemimpin gelisah: kemiskinan perdesaan naik dari 6,93 persen menjadi 7,03 persen, dan jumlah orang miskin di desa bertambah 4,22 ribu orang. Pada saat yang sama, jumlah miskin di kota turun 4,27 ribu orang. Artinya, perbaikan agregat provinsi tidak boleh menipu kita; yang melemah justru denyut ekonomi desa dan kampung-kampung.

Jadi, jika ada kepala daerah yang merasa aman hanya karena angka provinsi tampak terkendali atau karena citra publiknya masih kuat, sesungguhnya ia sedang berdiri di atas ilusi statistik. Sebab yang dirasakan rakyat bukan rata-rata provinsi, melainkan harga beras di rumah, ongkos sekolah anak, hasil sawah, harga ikan, akses jalan, dan peluang kerja yang nyata.

Sumatera Barat juga menghadapi persoalan tenaga kerja yang tidak ringan. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 5,69 persen pada Februari 2025, lalu turun menjadi 5,62 persen pada Agustus 2025, dan 5,52 persen pada November 2025. Secara nominal, pada November 2025 masih ada sekitar 179,21 ribu orang menganggur di Sumatera Barat. Lebih penting lagi, 64,04 persen penduduk bekerja masih berada di sektor informal. Ini berarti banyak orang memang “bekerja”, tetapi pekerjaannya rapuh, pendapatannya tidak stabil, tanpa jaminan, tanpa perlindungan, dan sangat mudah jatuh kembali ke jurang kemiskinan.

Dengan kata lain, menurunnya pengangguran terbuka belum otomatis berarti kesejahteraan menguat. Orang bisa saja tidak tercatat sebagai penganggur, tetapi hidup dalam pekerjaan informal yang rawan, upah rendah, dan produktivitas minim. Itulah sebabnya kemiskinan dan pengangguran tidak boleh dibaca secara dangkal. Ada orang yang tidak menganggur, tetapi tetap miskin. Ada orang yang bekerja tiap hari, tetapi tetap tidak mampu menembus garis kesejahteraan.

Struktur ekonomi Sumatera Barat sendiri memperlihatkan ketergantungan besar pada sektor pertanian, perdagangan, dan akomodasi-makan minum. Pada November 2025, tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar adalah pertanian 35,08 persen, perdagangan 18,57 persen, dan akomodasi-makan minum 8,83 persen. Ini menunjukkan bahwa jika sektor-sektor ini tidak diperkuat dengan hilirisasi, stabilitas harga, infrastruktur, dan akses pasar, maka rakyat akan terus bekerja keras tanpa lompatan kesejahteraan.

Pada level kabupaten/kota, gambaran itu makin nyata. Data BPS 2025 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kepulauan Mentawai mencapai 13,22 persen, tertinggi di Sumatera Barat. Pesisir Selatan berada di 6,52 persen, Solok juga 6,52 persen, Pasaman Barat 6,30 persen, Pasaman 6,02 persen, dan Solok Selatan 6,00 persen. Sebaliknya, beberapa kota relatif lebih rendah, seperti Kota Padang 3,63 persen dan Kota Solok 2,91 persen. Angka-angka ini menegaskan adanya jurang yang cukup nyata antara daerah yang lebih urban dengan wilayah kepulauan, pesisir, pertanian, dan daerah hinterland.

Karena itu, jika Pesisir Selatan misalnya mengalami kenaikan angka kemiskinan dari 7,34 persen menjadi 7,49 persen seperti dikutip media, maka pertanyaan yang benar bukan sekadar mengapa simpati publik masih tinggi, tetapi mengapa kepemimpinan yang dicintai belum sanggup menahan laju kemiskinan? Cinta rakyat adalah modal politik, tetapi bukan bukti keberhasilan pembangunan. Cinta bisa lahir dari kedekatan. Kesejahteraan hanya lahir dari kebijakan yang tepat, tata kelola yang jujur, dan keberpihakan yang sungguh-sungguh. Untuk angka resmi BPS kabupaten/kota tahun 2025, Pesisir Selatan tercatat 6,52 persen miskin.

Lebih jauh, kita juga harus berhenti memakai ukuran kemiskinan semata-mata dalam arti “berapa persen yang miskin.” Kemiskinan punya kedalaman dan keparahan. Di Sumatera Barat tahun 2025, indeks kedalaman kemiskinan untuk beberapa daerah masih menunjukkan tekanan yang nyata, misalnya Solok Selatan 0,93, Pasaman Barat 0,85, dan Kota Padang 0,60. Sementara pada indeks keparahan kemiskinan, Kepulauan Mentawai tercatat 0,46 dan Pesisir Selatan 0,22. Ini berarti persoalan bukan hanya jumlah orang miskin, tetapi juga seberapa jauh pengeluaran mereka berada di bawah garis kemiskinan dan seberapa berat ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri.

Di sinilah kritik moral terhadap pemimpin menjadi sah dan penting. Pemimpin tidak cukup hanya hadir saat musibah, menyalami warga, lalu dianggap dekat dengan rakyat. Kedekatan tanpa transformasi ekonomi akan melahirkan semacam “kemesraan struktural”: rakyat merasa disapa, tetapi hidupnya tidak berubah. Ini berbahaya. Karena dalam jangka pendek ia memelihara popularitas, tetapi dalam jangka panjang ia menyimpan kekecewaan sosial.

Maka pemimpin daerah harus diuji dengan pertanyaan yang lebih keras. Apakah APBD benar-benar memihak sektor yang paling banyak menampung orang miskin? Apakah belanja daerah mendorong produktivitas desa, nelayan, petani, pedagang kecil, dan pekerja informal? Apakah program bantuan sosial hanya menenangkan gejala, atau mengubah struktur? Apakah angka stunting, putus sekolah, pengangguran muda, keterisolasian desa, dan lemahnya industri lokal sungguh ditangani secara terukur? Jika tidak, maka kepemimpinan itu hanya hangat secara simbolik, tetapi dingin secara substantif.

Islam memberi batas yang sangat jelas. Pemimpin bukan penonton kemiskinan, bukan komentator penderitaan, dan bukan pengelola citra. Pemimpin adalah penanggung jawab nasib umat. Dalam hadis yang sangat masyhur ditegaskan bahwa setiap pemimpin adalah penggembala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka kemiskinan yang terus bertahan di tengah pergantian jabatan, promosi politik, dan kuatnya kultus tokoh, sejatinya adalah pertanyaan moral terhadap seluruh sistem kepemimpinan kita. Bukan semata kegagalan teknokrasi, tetapi juga kegagalan nurani.

Karena itu, ke depan ada beberapa hal yang tidak bisa ditunda. Pertama, orientasi pembangunan harus bergeser dari bantuan seremonial ke penguatan kapasitas ekonomi keluarga miskin. Kedua, desa-desa miskin harus menjadi pusat intervensi, sebab data 2025 memperlihatkan kemiskinan justru naik di perdesaan. Ketiga, sektor informal harus ditingkatkan produktivitasnya agar tidak menjadi jebakan kerja rapuh. Keempat, kepala daerah harus berhenti menjadikan kedekatan sosial sebagai pengganti keberhasilan pembangunan. Dan kelima, rakyat sendiri perlu belajar membedakan antara pemimpin yang hadir secara emosional dengan pemimpin yang bekerja secara struktural.

Pada akhirnya, orang miskin tidak butuh dipotret. Mereka butuh dibela. Mereka tidak butuh dijadikan bahan pidato. Mereka butuh kebijakan yang membuat mereka tidak lagi miskin. Dan pemimpin yang baik bukan yang paling sering turun ke lapangan untuk dilihat rakyat, tetapi yang paling sungguh-sungguh membuat rakyat tidak lagi hidup dalam kecemasan.

Itulah pelajaran Umar. Ia memikul gandum, tetapi tujuan akhirnya bukan supaya ia dikenal rendah hati. Tujuan akhirnya adalah agar rakyat tidak kelaparan. Di situlah bedanya pemimpin sejati dengan pemimpin pencitraan.

Kalau Bapak berkenan, saya bisa lanjutkan ini menjadi versi yang lebih tajam untuk opini media dengan gaya lebih polemis dan bernas.ds