REFLEKSI SATU TAHUN KEPEMIMPINAN FADLI MAIGUS:Satu Tujuan untuk Kejayaan Kota Padang
Oleh: Duski Samad
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Barat
Penulis berterima kasih diundang menghadiri Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Walikota Fadli Amran dan Wakil Walikota Maigus Nasir.
Sebagai warga kota patut rasanya disampaikan refleksi sebagai anggota masyarakat yang ikut terlibat dalam dinamika kota, suka dan duka.
Esensi Kepemimpinan Wali Kota
Refleksi kepemimpinan wali kota bukan sekadar menyusun daftar capaian atau memamerkan angka-angka statistik. Ia adalah proses perenungan kolektif: apakah arah kota sudah tepat, apakah kebijakan benar-benar menyentuh rakyat, dan apakah kepemimpinan menghadirkan rasa aman, adil, dan harapan.
Di sebuah kota seperti Kota Padang, refleksi kepemimpinan berarti membaca denyut kehidupan warganya. Apakah pelayanan publik lebih cepat dan lebih ramah? Apakah air bersih lebih terjamin? Apakah pasar lebih tertata? Apakah ruang-ruang ibadah dan pendidikan menjadi pusat pembinaan moral generasi muda? Jika perubahan itu terasa, maka kepemimpinan tidak hanya bekerja di atas kertas, tetapi hadir dalam realitas sehari-hari.
Esensi refleksi juga menyentuh dimensi keberpihakan. Seorang wali kota diuji bukan hanya saat meresmikan proyek, tetapi saat menghadapi krisis—ketika bencana datang, ketika warga kehilangan tempat tinggal, ketika ekonomi kecil terguncang. Di sanalah terlihat apakah kebijakan berpihak pada yang paling rentan. Refleksi menjadi cermin: apakah pemerintah hadir lebih dulu, atau justru lambat dan berjarak.
Lebih jauh, refleksi kepemimpinan adalah evaluasi stabilitas dan etika. Kota membutuhkan bukan hanya kebijakan yang baik, tetapi juga suasana batin kepemimpinan yang harmonis. Ketika relasi di puncak pemerintahan solid, birokrasi menjadi tenang, program berjalan konsisten, dan masyarakat merasa yakin bahwa arah pembangunan tidak terombang-ambing oleh konflik internal. Kepemimpinan bukan sekadar soal kewenangan, tetapi tentang kedewasaan dan kemampuan mengelola ego demi kepentingan bersama.
Refleksi juga menyentuh harmoni sosial. Kota yang maju bukan hanya kota dengan gedung tinggi dan jalan lebar, tetapi kota yang warganya rukun. Ketika perbedaan dapat dikelola dengan dialog, ketika salah paham diselesaikan dengan pendekatan tokoh lokal, ketika indeks kerukunan meningkat—itulah tanda kepemimpinan yang matang. Infrastruktur dapat dibangun dengan anggaran, tetapi harmoni dibangun dengan kepercayaan.
Di era digital, esensi refleksi semakin luas. Kepemimpinan dinilai bukan hanya dari kebijakan, tetapi dari cara menjawab kritik. Apakah pemerintah responsif terhadap suara publik? Apakah klarifikasi disampaikan dengan data dan sikap santun? Kota modern menuntut kepemimpinan yang transparan dan komunikatif.
Pada akhirnya, esensi refleksi kepemimpinan wali kota bermuara pada satu pertanyaan mendasar: apakah satu tahun ini membuat kota lebih baik dari sebelumnya? Lebih adil, lebih tertib, lebih rukun, dan lebih bermartabat?
Jika jawabannya mengarah ke perbaikan—meski belum sempurna—maka kepemimpinan berada di jalur yang benar. Refleksi bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk menjaga kompas agar kota terus melangkah ke masa depan dengan keyakinan dan harapan bersama.
SATU TAHUN KEPEMIMPINAN
Satu tahun kepemimpinan bukan sekadar pergantian angka dalam kalender. Ia adalah ujian arah, konsistensi, dan keberanian mengambil keputusan dalam situasi normal maupun krisis. Kota tidak hanya menilai janji, tetapi merasakan dampaknya. Refleksi ini membaca fondasi yang telah dibangun sekaligus menatap prospek yang harus diperkuat.
Konsolidasi birokrasi relatif stabil. Tidak ada kegaduhan berarti di internal pemerintahan. Stabilitas ini penting karena memungkinkan program berjalan dengan fokus dan minim friksi. Namun stabil saja tidak cukup. Kota modern membutuhkan birokrasi yang digital, transparan, dan berbasis kinerja. Profesionalisme harus menjadi standar, bukan sekadar slogan.
Ujian besar datang ketika bencana akhir 2025 melanda. Respons tanggap darurat menunjukkan koordinasi lintas OPD berjalan dan distribusi bantuan relatif terkendali. Namun pembelajaran terpenting adalah pentingnya pergeseran prioritas: pemenuhan hak dasar korban, perbaikan sarana umum, dan penguatan mitigasi berbasis komunitas. Kepemimpinan diuji bukan hanya dalam membangun proyek, tetapi dalam melindungi yang paling rentan.
Program unggulan menunjukkan arah pencapaian—penguatan UMKM, layanan sosial, dan identitas religius-budaya. Tetapi arah harus diikuti ukuran dampak. Target penurunan kemiskinan, indeks kepuasan publik, serta evaluasi berkala harus menjadi tradisi baru tata kelola. Program yang baik adalah program yang terukur dan berkelanjutan.
Smart Surau menjadi investasi sosial strategis. Surau bukan sekadar tempat ibadah, tetapi pusat pembinaan karakter. Dalam konteks meningkatnya tantangan sosial seperti tawuran dan degradasi moral, penguatan institusi keagamaan berbasis tokoh lokal adalah benteng ketahanan sosial. Kota yang kuat bukan hanya infrastrukturnya, tetapi moral warganya.
Di sektor ekonomi rakyat, Pasar Raya Padang tetap menjadi jantung pergerakan. Penataan yang adil antara pedagang toko dan kaki lima harus terus dilakukan dengan pendekatan dialogis dan manusiawi. Keadilan kota diukur dari kemampuannya memberi ruang hidup bagi yang kecil tanpa merusak keteraturan.
Layanan dasar seperti air bersih juga memerlukan terobosan jangka panjang. Investasi hulu, perbaikan distribusi, dan pengurangan kebocoran menjadi keharusan. Tanpa itu, persoalan teknis dapat berubah menjadi persoalan sosial.
Semua capaian program ini hanya akan kokoh jika kepemimpinan di puncak harmonis. Relasi antara Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir harus terus dijaga dalam suasana batin yang tersambung dan saling membesarkan. Sejarah banyak daerah menunjukkan, konflik bukan lahir dari perbedaan visi, tetapi dari ego dan bisikan yang tak terkelola. Komunikasi langsung dan kepercayaan menjadi fondasi stabilitas politik.
Di era digital, kritik media sosial tak terelakkan. Namun kritik harus dijawab dengan data dan komunikasi yang santun. Pemerintahan modern tidak hanya bekerja, tetapi juga menjelaskan kerja dan capaian secara transparan.
HARMONI YANG MENINGKAT
Refleksi satu tahun ini tidak lengkap tanpa melihat fakta sosial yang sangat penting: harmoni kota meningkat secara nyata.
Pertama, kasus salah paham umat lintas agama pada Juli 2025 di Padang tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan tokoh lokal—ulama, pemuka agama, niniek mamak, dan unsur pemerintah—yang duduk bersama mencari jalan damai. Model penyelesaian berbasis kearifan lokal ini bahkan diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai contoh resolusi sosial yang efektif.
Kedua, sebagai ibu kota provinsi, Padang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan peringkat Kerukunan Umat Beragama (KUB). Jika lima tahun lalu peringkat berada di kisaran 30-an, kini naik ke posisi lima terbaik secara nasional. Lonjakan ini bukan sekadar angka, tetapi indikator meningkatnya kepercayaan, komunikasi lintas iman, dan stabilitas sosial.
Ketiga, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Padang menerima penghargaan sebagai kota dengan keharmonisan sosial terbaik. Pengakuan ini menegaskan bahwa stabilitas yang terbangun bukan hanya administratif, tetapi sosial-kultural.
Inilah capaian yang paling strategis. Infrastruktur bisa dibangun, program bisa diluncurkan, tetapi harmoni sosial adalah fondasi jangka panjang peradaban kota.
Jika birokrasi stabil, program terukur, layanan dasar diperbaiki, kepemimpinan harmonis, dan masyarakat hidup rukun—maka Padang bukan sekadar berkembang, tetapi naik kelas sebagai kota bermartabat.
Kejayaan bukan hanya soal beton dan anggaran.
Ia adalah harmoni yang terjaga, kepercayaan yang tumbuh, dan masa depan yang dibangun bersama. DS.19022026.
