YANG BENAR KETAHUAN, YANG SALAH KELIHATAN

YANG BENAR KETAHUAN, YANG SALAH KELIHATAN
(“Becik Ketitik, Ala Ketara”: Kearifan Jawa, Shirathal Mustaqim, Etika Kekuasaan, dan Kebenaran Politik)

Oleh: Duski Samad
Refleksi Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Peringatan 15 Tahun Partai NasDem, 11 November 2026

 

Dalam kehidupan politik, kebenaran tidak selalu segera memperoleh pengakuan, sebagaimana kesalahan tidak selalu langsung mendapatkan hukuman. Ada kalanya orang benar disalahkan, sementara orang yang melakukan kesalahan justru memperoleh pembenaran. Kekuasaan, kepentingan, pencitraan, dan propaganda dapat membuat batas antara kebenaran dan kebatilan menjadi kabur. Namun, sejarah mengajarkan bahwa waktu merupakan penguji yang tidak mudah diajak berkompromi.

Kearifan Jawa mengenal ungkapan “Becik ketitik, ala ketara”, yang berarti kebaikan pada akhirnya akan terbukti dan keburukan pada akhirnya akan terlihat. Pepatah ini bukan sekadar nasihat moral, melainkan mengandung filsafat kehidupan tentang hubungan antara kebenaran, waktu, kejujuran, dan tanggung jawab manusia.

Becik ketitik menegaskan bahwa perbuatan baik memiliki jejak yang dapat dikenali. Sementara ala ketara mengingatkan bahwa keburukan, sekalipun disembunyikan dengan berbagai cara, berpotensi terungkap melalui akibat perbuatan dan kesaksian kenyataan.

Dalam perspektif Islam, pesan tersebut sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra’ ayat 81: “Dan katakanlah: Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sungguh, kebatilan itu pasti lenyap.”

Ayat ini memberikan landasan teologis bahwa kebenaran memiliki kekuatan moral, sedangkan kebatilan tidak mempunyai legitimasi hakiki. Namun, kemenangan kebenaran tidak berarti manusia boleh berpangku tangan. Kebenaran harus diperjuangkan melalui kejujuran, keadilan, keberanian, dan penegakan hukum.

Dalam konteks inilah pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan 15 tahun Partai NasDem, 11 November 2026, menarik untuk direfleksikan. Pidato politik seorang presiden bukan hanya komunikasi antara pemimpin dan peserta pertemuan, melainkan juga pesan kepada rakyat tentang cara kekuasaan memahami dirinya sendiri.

Presiden menyampaikan pidato yang cukup panjang dengan gaya komunikasi khasnya: narasi pengalaman, penegasan prinsip, humor spontan, joke, dan sindiran politik. Di balik suasana yang sesekali mengundang tawa, terdapat pesan penting tentang kebenaran, kekuasaan, dan pilihan moral seorang pemimpin.

Shirathal Mustaqim: Jalan Lurus di Tengah Godaan Kekuasaan

Salah satu pesan menarik dalam pidato Presiden Prabowo adalah penegasannya tentang shirathal mustaqim, jalan yang lurus. Presiden bahkan mengisahkan bagaimana dirinya meminta bantuan sekretaris pribadi untuk mencari penjelasan istilah tersebut melalui teknologi kecerdasan buatan, ChatGPT, sebelum menghadiri acara.

Kisah yang disampaikan dengan gaya spontan dan humor itu memiliki makna lebih dalam. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, jalan lurus tetap menjadi tuntunan moral yang tidak boleh ditinggalkan.

Dalam perspektif Islam, shirathal mustaqim bukan sekadar pengakuan keimanan, tetapi komitmen menjalankan kebenaran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Jalan lurus tidak selalu menjadi jalan yang mudah. Ada kalanya seseorang harus menghadapi tekanan, kehilangan dukungan, bahkan mempertaruhkan kedudukan demi mempertahankan prinsip.

Presiden mengingatkan bahwa manusia dihadapkan pada pilihan antara jalan benar yang mungkin penuh rintangan dan jalan salah yang tampak lebih mudah. Ia juga menekankan pentingnya membela mereka yang lemah, miskin, dan tertindas.

Pesan ini patut diapresiasi sekaligus diuji melalui kebijakan nyata. Sebab, keberpihakan kepada rakyat kecil bukan hanya persoalan retorika politik, melainkan tanggung jawab konstitusional dan moral.

Di sinilah shirathal mustaqim bertemu dengan becik ketitik, ala ketara. Jalan lurus merupakan komitmen untuk melakukan kebaikan, sedangkan pepatah Jawa mengingatkan bahwa konsistensi seseorang dalam menjalani jalan tersebut pada akhirnya akan diuji oleh kenyataan.

Lord Acton: Kekuasaan Cenderung Korup

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga mengutip ungkapan terkenal sejarawan Inggris, Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”

Artinya, kekuasaan cenderung mendorong penyalahgunaan, sedangkan kekuasaan absolut cenderung menghasilkan penyalahgunaan yang absolut pula.

Peringatan Lord Acton memiliki relevansi mendalam dengan kehidupan politik Indonesia. Kekuasaan pada dasarnya merupakan amanah, tetapi ketika tidak dikendalikan oleh etika, hukum, dan pengawasan publik, kekuasaan dapat berubah menjadi instrumen kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan oligarki.

Kekuasaan yang terlalu besar berpotensi melahirkan kesombongan politik. Pemimpin merasa dirinya selalu benar, kritik dianggap ancaman, perbedaan pendapat dicurigai sebagai permusuhan, dan loyalitas personal ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan negara.

Padahal, dalam negara demokrasi, kekuasaan bukan milik pribadi seorang pemimpin. Kekuasaan merupakan mandat rakyat yang dibatasi oleh konstitusi dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Karena itu, mengutip Lord Acton bukan sekadar menunjukkan keluasan pengetahuan sejarah politik. Kutipan tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi semua pemegang kekuasaan, termasuk Presiden, para menteri, pimpinan partai, anggota legislatif, dan penegak hukum.

Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Negara harus membangun sistem yang mencegah penyalahgunaan kewenangan, menutup ruang konflik kepentingan, menjamin independensi lembaga pengawasan, serta memastikan hukum berlaku sama bagi semua orang.

Kekuasaan yang sehat bukanlah kekuasaan yang tidak pernah dikritik, melainkan kekuasaan yang memiliki keberanian untuk mendengar kritik dan memperbaiki kesalahan.

Humor Politik: Bahlil, Zulhas, dan Kedekatan Kekuasaan

Hal lain yang menarik dari pidato Presiden Prabowo adalah kemampuannya menyampaikan pesan serius melalui humor politik. Presiden beberapa kali mencairkan suasana dengan candaan kepada tokoh-tokoh yang hadir.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, menjadi salah satu tokoh yang mendapat candaan Presiden. Dalam suasana ketika Bahlil menghadapi dinamika dan sorotan politik, kelakar Presiden menghadirkan suasana yang lebih cair.

Zulkifli Hasan atau Zulhas, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, juga menjadi bagian dari suasana komunikasi politik yang akrab dalam pertemuan tersebut.

Humor seorang presiden tentu berbeda dengan humor masyarakat biasa. Ketika Presiden bercanda kepada menteri atau pemimpin partai, terdapat dimensi komunikasi kekuasaan, hubungan personal, dan pesan politik yang dapat ditafsirkan beragam.

Humor dapat mempererat hubungan, mencairkan ketegangan, bahkan menyampaikan teguran secara tidak langsung. Akan tetapi, humor tidak boleh menjadi pengganti evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban.

Kedekatan personal antara Presiden dan para menteri memang diperlukan untuk membangun koordinasi pemerintahan. Namun, kedekatan tersebut tidak boleh menghilangkan objektivitas dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Menteri yang berhasil harus memperoleh penghargaan berdasarkan prestasi, sedangkan menteri yang melakukan kesalahan harus menerima koreksi berdasarkan fakta dan hukum.

Dalam konteks ini, becik ketitik, ala ketara menjadi pengingat bahwa hubungan akrab, candaan, dan solidaritas politik tidak dapat menggantikan ukuran integritas.

Seorang menteri tidak dinilai dari seberapa sering ia mendapat perhatian Presiden, tetapi dari seberapa besar manfaat kebijakannya bagi rakyat. Demikian pula seorang presiden tidak dinilai hanya dari kepiawaiannya berpidato, melainkan dari keberhasilannya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerintahan yang bersih.

Indonesia Gelap: Kritik, Sindiran, dan Kebenaran Politik

Pidato Presiden juga memuat sindiran terhadap narasi Indonesia Gelap. Presiden menyampaikan bahwa pihak yang berada di balik narasi tersebut telah diketahui, meskipun identitas yang dimaksud tidak dijelaskan secara terbuka dalam pemberitaan yang tersedia.

Pernyataan ini mengundang refleksi tentang hubungan antara kekuasaan, kritik, dan kebebasan berpendapat.

Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah tidak otomatis berarti kebencian terhadap negara. Menyampaikan kenyataan tentang kemiskinan, korupsi, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, atau ketidakadilan hukum justru dapat menjadi bentuk kecintaan kepada Indonesia.

Negara tidak identik dengan pemerintah, dan pemerintah tidak identik dengan pribadi Presiden. Mencintai Indonesia tidak berarti harus menyetujui seluruh kebijakan penguasa.

Sebaliknya, kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab moral. Kritik yang dibangun melalui fitnah, manipulasi informasi, kebohongan, dan hasutan kekerasan tidak dapat dibenarkan atas nama demokrasi.

Karena itu, diperlukan pembedaan yang tegas antara kritik konstitusional, propaganda politik, dan tindakan melawan hukum.

Pemerintah harus bersedia menerima kritik yang berdasarkan fakta. Sementara masyarakat sipil harus menjaga kejujuran informasi dan tidak menjadikan kebencian sebagai alat perjuangan.

Dalam perspektif etika Islam, QS. An-Nisa’ ayat 135 memerintahkan manusia menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri, orang tua, dan kerabat. QS. Al-Maidah ayat 8 mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kelompok tidak mendorong seseorang berlaku tidak adil.

Dua pesan Al-Qur’an tersebut menegaskan bahwa kebenaran tidak boleh ditentukan berdasarkan kedekatan politik, kesamaan kelompok, atau kepentingan kekuasaan.

Jika pemerintah benar, masyarakat harus berani mengakuinya. Jika pemerintah salah, masyarakat harus berani mengoreksinya. Demikian pula jika oposisi menyampaikan kebenaran, pemerintah harus menerimanya. Jika oposisi menyebarkan kebohongan, publik berhak menolaknya.

Inilah esensi becik ketitik, ala ketara dalam demokrasi yang beradab.

Muhasabah Kekuasaan dalam Perspektif Tasawuf

Dalam tradisi tasawuf, kebenaran bukan hanya perkara kemampuan menilai kesalahan orang lain, melainkan keberanian melakukan muhasabah, mengoreksi diri sendiri.

Seorang pemimpin yang memiliki kedalaman spiritual tidak cukup merasa dirinya benar. Ia harus selalu bertanya apakah kebijakan dan tindakannya telah sesuai dengan nilai kebenaran yang disampaikannya.

Tasawuf mengajarkan pentingnya muraqabah, kesadaran bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan Allah. Kesadaran tersebut seharusnya menjadi pengendali batin bagi pemegang kekuasaan.

Kekuasaan tanpa pengendalian spiritual mudah melahirkan kesombongan, kerakusan, dan penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, spiritualitas tanpa keberanian menegakkan keadilan dapat berubah menjadi kesalehan simbolik yang kehilangan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks ini, shirathal mustaqim merupakan orientasi moral, muhasabah menjadi instrumen koreksi diri, sedangkan becik ketitik, ala ketara mengingatkan bahwa setiap perbuatan meninggalkan konsekuensi.

Pemimpin yang benar-benar memahami jalan lurus tidak akan menjadikan kekuasaan sebagai sarana membungkam kritik. Ia justru menjadikan kritik sebagai kesempatan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pengabdian.

Sejarah Akan Membuktikan

Pepatah becik ketitik, ala ketara juga mengandung pesan bahwa sejarah memiliki ingatan panjang.

Kekuasaan dapat mengatur komunikasi politik, membangun pencitraan, dan memengaruhi opini publik. Namun, kekuasaan tidak selamanya mampu mengendalikan penilaian sejarah.

Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah menjadi presiden, menteri, atau pemimpin partai. Sejarah juga menilai bagaimana kekuasaan digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang mengalami ketidakadilan, dan warisan apa yang ditinggalkan.

Bangsa Indonesia membutuhkan politik yang tidak sekadar pandai berpidato, tetapi berani membuktikan kata-kata melalui tindakan. Humor dan sindiran boleh menjadi bagian dari komunikasi politik, tetapi keduanya harus bermuara pada pendidikan publik, bukan memperdalam permusuhan.

Pesan Presiden Prabowo pada peringatan Partai NasDem hendaknya dibaca sebagai komitmen moral yang berlaku universal, termasuk bagi Presiden sendiri, para menteri, pemimpin partai, penegak hukum, dan seluruh penyelenggara negara.

Kebenaran tidak boleh menjadi monopoli penguasa, sebagaimana kritik tidak boleh menjadi monopoli oposisi. Keduanya harus tunduk kepada kejujuran, keadilan, dan kepentingan bangsa.

Pada akhirnya, terdapat tiga pesan moral yang saling melengkapi. Shirathal mustaqim mengajarkan kewajiban memilih jalan lurus. Lord Acton mengingatkan bahaya kekuasaan yang tidak terkendali. Sementara becik ketitik, ala ketara menegaskan bahwa kebaikan dan keburukan akan meninggalkan jejak yang dapat dinilai oleh masyarakat dan sejarah.

Ketiganya harus menjadi landasan etika politik Indonesia: kebenaran harus menjadi arah kekuasaan, keadilan harus menjadi ukuran kebijakan, dan kesejahteraan rakyat harus menjadi bukti keberhasilan kepemimpinan.

Ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah seberapa keras ia menyatakan dirinya benar, melainkan seberapa nyata rakyat merasakan keadilan dari kepemimpinannya.

Yang benar harus dibuktikan, yang salah harus dipertanggungjawabkan. Yang baik jangan hanya dipuji, tetapi harus diteladani. Yang buruk jangan hanya disindir, tetapi harus diperbaiki.

Kekuasaan boleh berganti, jabatan boleh berakhir, dan popularitas boleh memudar. Namun, kebenaran, keadilan, dan pengabdian akan tetap menjadi ukuran kehormatan seorang pemimpin.

Itulah hakikat becik ketitik, ala ketara dalam kehidupan berbangsa: kebenaran diuji oleh kenyataan, kekuasaan dinilai oleh keadilan, dan pemimpin dikenang melalui pengabdiannya.

Padang, 12 November 2026.