KONAS IX FKUB DI TENGAH EFISIENSI
Oleh: Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag.
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat
Kerukunan sebagai Tanggung Jawab Konstitusional
Konferensi Nasional (KONAS) IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 16–18 November 2026, berlangsung di tengah tantangan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah. Situasi ini menjadi ujian terhadap komitmen negara dalam menjaga kerukunan dan harmoni bangsa.
Kementerian Agama sejak didirikan pada 3 Januari 1946 mengemban tanggung jawab historis, konstitusional, dan moral untuk memelihara kehidupan beragama yang damai, toleran, dan berkeadilan.
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Karena itu, kerukunan bukan sekadar program tambahan, melainkan tanggung jawab konstitusional negara.
Kerukunan harus menjadi kebijakan berkelanjutan, bukan bergantung pada pergantian pemerintahan, prioritas kementerian, atau ketersediaan anggaran sesaat.
FKUB Mitra Strategis Kementerian Agama
Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 menegaskan bahwa pemeliharaan kerukunan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.
FKUB merupakan forum yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi pemerintah. Kedudukannya strategis karena mempertemukan tokoh agama yang memiliki legitimasi sosial, pengaruh moral, serta kedekatan langsung dengan umat.
Bagi Kementerian Agama, FKUB adalah mitra strategis dalam membumikan moderasi beragama, memperkuat toleransi, membangun dialog, dan menjaga harmoni kehidupan beragama.
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama semakin menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat.
Kementerian Agama memiliki kewenangan kebijakan dan perangkat birokrasi, sedangkan FKUB memiliki jaringan sosial, pengalaman lapangan, serta kemampuan komunikasi lintas agama.
Keduanya harus saling menguatkan. Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendirian, sementara FKUB membutuhkan dukungan kebijakan, pembinaan, dan fasilitasi berkelanjutan.
Mata, Telinga, dan Tangan Kanan Pemerintah Daerah
Dalam praktik pemerintahan daerah, FKUB dapat menjadi mata, telinga, dan tangan kanan pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama.
Sebagai mata, FKUB membantu melihat gejala awal ketegangan sosial, diskriminasi, persoalan rumah ibadat, dan potensi konflik keagamaan.
Sebagai telinga, FKUB mendengar aspirasi, keluhan, kegelisahan, serta kebutuhan umat yang terkadang tidak sampai kepada birokrasi pemerintah.
Sebagai tangan kanan, FKUB membantu pemerintah daerah memfasilitasi dialog, membangun komunikasi, memberikan pertimbangan, dan mencari jalan keluar atas persoalan kerukunan.
Peran tersebut bukan berarti FKUB menjadi bawahan pemerintah atau mengambil alih kewenangan negara. FKUB tetap merupakan forum masyarakat yang independen, konsultatif, dan partisipatif.
Justru karena kedekatannya dengan masyarakat, FKUB mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara umat beragama dan pemerintah daerah.
Silaturahim Tokoh Agama, Modal Utama Kerukunan
Kekuatan utama FKUB bukan terletak pada kemegahan kantor, banyaknya pegawai, atau besarnya anggaran. Kekuatan utamanya adalah silaturahim, kepercayaan, dan persaudaraan antartokoh agama.
Silaturahim melahirkan komunikasi. Komunikasi membangun saling pengertian. Saling pengertian menumbuhkan kepercayaan. Kepercayaan menjadi modal sosial untuk menyelesaikan perbedaan sebelum berkembang menjadi konflik.
Ketika tokoh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu saling mengenal, berkomunikasi, serta memiliki hubungan personal yang baik, berbagai persoalan dapat dibicarakan secara terbuka dan bermartabat.
Silaturahim lintas tokoh agama adalah investasi sosial paling murah, tetapi memiliki nilai strategis yang sangat besar bagi ketahanan bangsa.
FKUB merupakan wadah lintas tokoh agama yang efektif dan relatif berbiaya murah. Dialog sederhana, kunjungan persaudaraan, komunikasi informal, dan musyawarah bersama sering kali mampu mencegah persoalan yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial jauh lebih besar.
Namun, murah bukan berarti tanpa biaya. Silaturahim tetap membutuhkan dukungan operasional, transportasi, komunikasi, dokumentasi, dan koordinasi yang memadai.
FKUB Mati Suri di Tengah Efisiensi
Persoalan serius pada tahun 2026 adalah kondisi sejumlah FKUB yang mengalami mati suri akibat berkurang atau terhentinya bantuan hibah dan dukungan operasional Kementerian Agama dalam situasi efisiensi anggaran.
Keadaan semakin berat ketika sebagian pemerintah daerah belum menyediakan dukungan APBD secara memadai. Akibatnya, kegiatan dialog, mediasi, deteksi dini konflik, dan penguatan jejaring kerukunan berisiko terhenti.
Ironisnya, ketika muncul persoalan pendirian rumah ibadat, ketegangan keagamaan, atau konflik sosial, FKUB tetap diharapkan hadir sebagai penengah.
Inilah paradoks kebijakan kerukunan. Negara membutuhkan harmoni, tetapi dukungan terhadap lembaga yang merawat harmoni justru melemah.
Efisiensi anggaran tentu dapat dipahami dalam kondisi fiskal yang terbatas. Namun, efisiensi tidak boleh menghilangkan kemampuan dasar lembaga untuk mencegah konflik.
Ketulusan tokoh agama tidak boleh terus-menerus dijadikan pengganti tanggung jawab pembiayaan negara.
PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 telah memberikan landasan pembiayaan pemberdayaan FKUB melalui APBN dan APBD sesuai kewenangan.
Karena itu, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama perlu memperkuat perannya sebagai payung koordinasi dan pemberdayaan FKUB, asosiasi FKUB, serta gerakan masyarakat yang peduli terhadap kerukunan.
Audiensi FKUB Sumbar dan Dukungan Kanwil Kementerian Agama
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, audiensi pengurus FKUB Provinsi Sumatera Barat kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memiliki arti penting sebagai upaya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kemitraan kelembagaan.
Audiensi bukan sekadar kunjungan formal, melainkan ruang menyampaikan kondisi objektif FKUB, kebutuhan pembinaan kerukunan, serta pentingnya kesinambungan dukungan pemerintah terhadap kegiatan dialog lintas agama.
Dukungan fasilitasi Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat bagi Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti KONAS IX FKUB se-Indonesia di Kupang merupakan wujud konkret kemitraan tersebut.
Fasilitasi ini patut diapresiasi karena memperlihatkan kepedulian jajaran Kementerian Agama terhadap keberlanjutan peran FKUB meskipun berada dalam situasi keterbatasan anggaran.
Keikutsertaan Ketua FKUB Sumatera Barat dalam KONAS IX bukan semata-mata kepentingan menghadiri pertemuan nasional. Kehadiran tersebut menjadi kesempatan membawa aspirasi daerah, menyampaikan persoalan pembiayaan FKUB, memperkuat jaringan tokoh lintas agama, serta merumuskan langkah bersama dalam menjaga kerukunan nasional.
Dukungan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak harus memutus kemitraan dan silaturahim kelembagaan.
Praktik kemitraan demikian perlu dikembangkan menjadi pola kerja yang terencana dan berkelanjutan, sehingga keberadaan FKUB benar-benar memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah.
KONAS IX dan Agenda Penguatan FKUB
KONAS IX di Kupang harus menjadi momentum evaluasi dua puluh tahun pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sekaligus memperkuat arah kebijakan kerukunan nasional.
Terdapat lima agenda penting yang perlu diperjuangkan.
Pertama, memperkuat kedudukan FKUB sebagai mitra strategis Kementerian Agama dan pemerintah daerah.
Kedua, menjamin kesinambungan pembiayaan kegiatan kerukunan melalui mekanisme APBN dan APBD yang transparan serta akuntabel.
Ketiga, memperkuat PKUB dan asosiasi FKUB sebagai jejaring koordinasi, pembinaan, dan pemberdayaan kerukunan nasional.
Keempat, mengembangkan sistem deteksi dini konflik berbasis komunikasi tokoh agama dan partisipasi masyarakat.
Kelima, menjadikan silaturahim lintas agama sebagai gerakan nasional yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Indeks Kerukunan Umat Beragama nasional tahun 2025 yang mencapai 77,89 merupakan perkembangan positif. Namun, keberhasilan kerukunan tidak cukup diukur melalui indeks, melainkan juga melalui rasa aman, keadilan pelayanan, dan terpenuhinya hak beragama.
Kerukunan Murah, Konflik Mahal
KONAS IX FKUB harus mengirimkan pesan kuat kepada negara bahwa kerukunan bukan beban anggaran, melainkan investasi strategis untuk menjaga persatuan bangsa.
Biaya dialog jauh lebih murah dibandingkan biaya penanganan konflik. Silaturahim lebih mudah dibangun daripada memulihkan kepercayaan masyarakat yang telah rusak akibat pertentangan.
Kementerian Agama harus menjadi rumah besar pelayanan seluruh umat beragama. PKUB menjadi penggerak koordinasi, FKUB menjadi mitra strategis pemerintah, sedangkan tokoh agama menjadi kekuatan moral pemelihara harmoni.
Dukungan Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat terhadap keikutsertaan FKUB dalam KONAS IX merupakan contoh bahwa kemitraan pemerintah dan masyarakat dapat terus berjalan meskipun menghadapi tekanan fiskal.
Jangan sampai negara mengagungkan moderasi beragama dalam pidato, tetapi membiarkan FKUB mati suri karena kehilangan dukungan anggaran.
KONAS IX di tengah efisiensi harus menegaskan satu pesan kebangsaan: anggaran boleh terbatas, tetapi komitmen menjaga kerukunan tidak boleh surut. Silaturahim harus terus hidup, FKUB harus tetap bergerak, dan harmoni bangsa harus terus terpelihara.
Padang, 10 November 2026.
Send message