MANIFESTO KERUKUNAN INDONESIA: DARI KEBHINNEKAAN MENUJU KETANGGUHAN BANGSA

MANIFESTO KERUKUNAN INDONESIA: DARI KEBHINNEKAAN MENUJU KETANGGUHAN BANGSA

Oleh: Duski Samad
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat dan Wakil Ketua Asosiasi FKUB Nasional

Refleksi dan Rekomendasi Nasional Konferensi Nasional IX FKUB se-Indonesia, Kupang, 16–18 November 2026

 

Indonesia adalah bangsa besar yang kekuatannya justru terletak pada keragaman. Perbedaan agama, suku, bahasa, adat, dan budaya merupakan anugerah Tuhan sekaligus kekayaan nasional yang tidak ternilai. Kebhinnekaan bukan sekadar kenyataan demografis, melainkan fondasi peradaban yang harus dijaga melalui kerukunan, keadilan, dan persatuan. Inilah pesan utama Manifesto Kerukunan Indonesia yang diusung sebagai gagasan kebangsaan dalam Konferensi Nasional IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 16–18 November 2026.

Kerukunan tidak cukup dipahami sebagai keadaan tanpa konflik. Masyarakat yang tampak tenang belum tentu hidup dalam kerukunan apabila masih terdapat ketakutan, diskriminasi, ketidakadilan, dan kesenjangan pelayanan keagamaan. Kerukunan sejati menuntut rasa aman, penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan kewarganegaraan, dan kesediaan untuk hidup bersama dalam perbedaan.

Esensi kerukunan adalah mayoritas mengayomi, minoritas menghargai, dan negara menjamin keadilan. Mayoritas mengayomi berarti kekuatan jumlah digunakan untuk melindungi, bukan mendominasi. Minoritas menghargai berarti memahami nilai, norma, adat, dan kehidupan masyarakat setempat tanpa harus kehilangan hak konstitusionalnya. Prinsip ini merupakan titik temu etika sosial yang menempatkan seluruh warga sebagai saudara sebangsa.

Ajaran agama-agama menyediakan landasan moral bagi kerukunan. Islam melalui QS. Al-Hujurat [49]: 13 mengajarkan pentingnya saling mengenal dalam keragaman, sedangkan QS. Al-Ma’idah [5]: 8 menegaskan kewajiban berlaku adil. Kekristenan melalui Matius 5:9 mengajarkan kemuliaan para pembawa damai. Hindu mengenal Tat Twam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam yang menekankan persaudaraan kemanusiaan. Buddha mengajarkan metta dan karuna, sementara Konghucu menekankan ren dan shu, yakni kemanusiaan dan tenggang rasa. Perbedaan teologis tidak menghalangi perjumpaan nilai-nilai kemanusiaan.

Kerukunan juga memerlukan keseimbangan antara hak personal dan hak komunitas. Manusia memiliki kebebasan individual, tetapi sekaligus hidup dalam komunitas yang mempunyai nilai, tradisi, dan kepentingan bersama. Karena itu, kebebasan personal harus dijalankan dengan tanggung jawab sosial. Kepentingan komunal patut memperoleh penghormatan dalam pengaturan kehidupan bersama, sepanjang tidak menghilangkan hak asasi yang dijamin konstitusi.

Praktik Hari Raya Nyepi di Bali memberikan pembelajaran konkret. Ketika Nyepi berlangsung, aktivitas perjalanan, hiburan, dan kegiatan publik tertentu dibatasi demi menghormati kekhusyukan ibadah umat Hindu. Masyarakat lintas agama, pelaku usaha, wisatawan, dan pemerintah turut menyesuaikan aktivitasnya, sementara pelayanan darurat tetap dijamin. Pengalaman ini memperlihatkan bagaimana kepentingan komunitas dihormati melalui kesadaran kolektif, kearifan lokal, dan pengaturan yang proporsional.

Pengalaman Bali bukanlah pembenaran bagi dominasi mayoritas. Sebaliknya, penghormatan terhadap Nyepi menunjukkan bahwa kerukunan dapat tumbuh ketika masyarakat bersedia menyesuaikan kepentingan individual demi kehidupan bersama. Praktik tersebut dapat menjadi inspirasi nasional, dengan tetap memperhatikan karakter daerah, hak setiap komunitas, dan ketentuan konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, kearifan lokal merupakan modal sosial yang sangat penting. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau, pela gandong di Maluku, dan menyama braya di Bali memperlihatkan kekayaan tradisi dalam membangun solidaritas. Kearifan lokal harus menjadi jembatan persaudaraan, bukan instrumen untuk membatasi hak kelompok tertentu.

Namun, tanggung jawab kerukunan tidak boleh hanya diserahkan kepada masyarakat dan tokoh agama. Negara wajib menghadirkan pelayanan kerukunan yang lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan secara nasional. FKUB sebagai wadah dialog tokoh lintas agama merupakan modal sosial dan mitra strategis pemerintah dalam membangun kepercayaan, mendeteksi potensi konflik, serta memfasilitasi penyelesaian persoalan kehidupan beragama.

Persoalannya, keberlanjutan FKUB masih menghadapi tantangan pembiayaan, kelembagaan, dan sarana operasional. Efisiensi anggaran tidak boleh menjadikan pelayanan kerukunan terhenti. Kerukunan merupakan investasi sosial yang nilainya jauh melampaui biaya pencegahan konflik.

Karena itu, rekomendasi nasional yang mendesak ialah penguatan kebijakan pelayanan kerukunan secara terpadu melalui Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Negara perlu memfasilitasi pembiayaan FKUB melalui APBN dan APBD sesuai kewenangan serta ketentuan hukum, menyediakan sekretariat dan sarana operasional yang layak, memperkuat kapasitas pengurus, serta memastikan keberlanjutan program hingga kabupaten/kota.

Pemerintah juga perlu mempercepat pembentukan FKUB di daerah yang belum memilikinya, mengembangkan sistem deteksi dini konflik, memperkuat mediasi rumah ibadah, dan membangun basis data kerukunan yang dapat digunakan untuk perencanaan kebijakan. Pendidikan moderasi beragama, literasi digital, serta keterlibatan perempuan dan generasi muda harus menjadi bagian dari gerakan nasional kerukunan.

Pada akhirnya, kerukunan Indonesia harus bergerak dari slogan menuju kebijakan, dari seremoni menuju pelayanan, dan dari dialog menuju kerja sama nyata. Negara tidak cukup mengajak masyarakat hidup rukun; negara juga harus menyediakan sistem yang memungkinkan kerukunan tumbuh secara adil dan berkelanjutan.

Indonesia kaya karena berbeda, kuat karena bersatu, damai karena rukun, dan bermartabat karena berkeadilan. Kebhinnekaan adalah kekayaan bangsa, moderasi adalah jalan, keadilan adalah fondasi, dan persatuan adalah kekuatan Indonesia.

Kerukunan bukan sekadar warisan yang harus dijaga, melainkan masa depan bangsa yang harus diperjuangkan bersama.

Kupang, 18 November 2026
Refleksi untuk Konferensi Nasional IX FKUB se-Indonesia