AKTIVIS KEUMATAN: (Mengurus Jamaah, Melayani Umat, dan Mewadahi Aspirasi Politik Umat)
Oleh: Duski Samad
Diskusi04082026
Politik dalam tulisan ini dipahami bukan sebagai perebutan kekuasaan semata, melainkan sebagai wadah memperjuangkan aspirasi, kepentingan, dan kemaslahatan umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, aktivis keumatan dan politisi yang berorientasi pada nilai-nilai Islam sejatinya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya memikul amanah yang sama, yakni menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat melalui medan pengabdian yang berbeda.
Gagasan ini lahir dari sebuah diskusi hangat bersama sejumlah aktivis umat, ditemani sepiring nasi goreng di sebuah kedai sederhana di Kota Bukittinggi pada Selasa, 4 Agustus 2026. Percakapan tersebut menghadirkan kesadaran bahwa kekuatan umat tidak mungkin dibangun hanya melalui dakwah di mimbar, tetapi juga melalui pengorganisasian jamaah, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan dalam ruang-ruang kebijakan publik.
Tulisan ini berangkat dari keyakinan bahwa kekuatan umat bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu mengurus jamaah, melayani umat, dan mewadahi aspirasi politik umat. Ketiga pilar tersebut tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan gerakan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.
Mengurus Jamaah
Fondasi pertama aktivisme keumatan adalah mengurus jamaah. Jamaah bukan sekadar kumpulan orang yang rutin hadir dalam pengajian, melainkan komunitas yang dibangun atas dasar akidah, nilai, dan tujuan bersama. Jamaah yang kuat memerlukan sistem pengorganisasian, kaderisasi, kepemimpinan, dan pembinaan yang berkelanjutan.
Majelis taklim, misalnya, tidak cukup hanya menjadi tempat mendengar ceramah. Ia harus berkembang menjadi pusat pembinaan karakter, penguatan literasi keislaman, pemberdayaan keluarga, dan kaderisasi pemimpin umat. Dalam perspektif sosiologi organisasi, setiap jamaah memerlukan elite minority, yakni sekelompok kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan, visi, dan dedikasi untuk menjaga arah gerakan.
Kekuatan jamaah bertumpu pada beberapa pilar, yaitu ideologi yang kokoh, organisasi yang tertata, kegiatan yang rutin, kaderisasi yang berkesinambungan, rasa memiliki terhadap kelompok, serta ikatan spiritual yang terus dipelihara. Jamaah yang terorganisasi dengan baik akan memiliki daya tahan menghadapi perubahan sosial dan politik.
Salah satu kekuatan sosial terbesar umat Islam di Indonesia adalah majelis taklim. Selama ini majelis taklim sering dipandang hanya sebagai forum pengajian rutin, padahal sesungguhnya merupakan modal sosial (social capital) yang sangat besar. Di dalamnya tumbuh kepercayaan, solidaritas, kepemimpinan, dan jaringan sosial yang kuat.
Power majelis taklim—the power of emak-emak—adalah kekuatan yang nyata. Mereka hadir atas kesadaran sendiri, membiayai kegiatan secara mandiri, memiliki loyalitas tinggi, serta mudah digerakkan dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Ini merupakan kekuatan umat yang murah, mandiri, dan efektif. Potensi besar tersebut harus diorganisasi secara lebih profesional agar menjadi kekuatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Mayoritas jamaah dan pengurus majelis taklim adalah kaum perempuan. Karena itu, orientasi kepemimpinan majelis taklim harus memberi perhatian besar pada pemberdayaan perempuan. Perempuan bukan sekadar objek dakwah, tetapi subjek perubahan sosial. Dari tangan para ibu lahir generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, dan memiliki kepedulian terhadap umat dan bangsa.
Karena itu, para ketua dan pengurus majelis taklim memikul amanah yang besar. Mereka dituntut menampilkan keteladanan, integritas, dan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan umat dan syiar Islam. Hindarilah pencitraan, serta jangan pernah “memperdagangkan” amanah keumatan demi kepentingan politik praktis, ekonomi pribadi, ataupun popularitas sesaat. Kepemimpinan umat adalah amanah, bukan komoditas.
Melayani Umat
Aktivis tidak boleh berhenti pada pembinaan jamaah. Pengabdiannya harus meluas menjadi pelayanan kepada umat secara keseluruhan. Umat mencakup seluruh komunitas Muslim dengan beragam latar belakang organisasi, profesi, pendidikan, dan pilihan politik.
Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Islam juga mengatur kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, bahkan politik. Semua merupakan bagian yang utuh dari ajaran Islam. Karena itu, pelayanan kepada umat tidak cukup hanya menguatkan ritual keagamaan, tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kualitas pendidikan, kesehatan keluarga, kepedulian sosial, dan kemandirian masyarakat.
Majelis taklim hendaknya berkembang menjadi pusat pemberdayaan umat. Pengajian tidak boleh berhenti pada penyampaian ilmu, tetapi harus melahirkan perubahan nyata dalam kualitas kehidupan jamaah melalui pendidikan keluarga, penguatan ekonomi, literasi digital, kewirausahaan, kesehatan, dan kepedulian sosial.
Aktivis keumatan harus hadir sebagai pemersatu, bukan pemecah; sebagai solusi, bukan sumber konflik. Umat membutuhkan kecerdasan kolektif agar tidak mudah dipecah oleh kepentingan jangka pendek. Literasi keagamaan, literasi kebangsaan, dan literasi politik harus berjalan seiring sehingga umat mampu mengambil keputusan secara rasional tanpa kehilangan komitmen terhadap nilai-nilai Islam.
Mewadahi Aspirasi Politik Umat
Dimensi ketiga adalah mewadahi aspirasi politik umat. Politik merupakan salah satu instrumen penting untuk memperjuangkan nilai, keadilan, dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Karena itu, ruang politik tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam.
Fakta sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa, meskipun umat Islam merupakan mayoritas penduduk, akumulasi suara partai-partai yang berbasis Islam belum pernah secara konsisten melampaui sekitar 30 persen dalam berbagai pemilu. Fenomena ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah umat tidak otomatis menjadi kekuatan politik yang menentukan.
Kesadaran politik umat sering kali kalah oleh fragmentasi, pragmatisme, politik uang, serta berbagai strategi kelompok yang tidak menghendaki lahirnya kekuatan politik umat yang solid. Bahkan tidak jarang norma, nilai, dan ajaran Islam dipelintir untuk mengerdilkan perjuangan politik umat sehingga sebagian umat menganggap politik harus dijauhi, padahal politik adalah salah satu instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar partisipasi politik, tetapi pendidikan politik yang beretika, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan. Aktivis keumatan perlu membangun kesadaran bahwa politik merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar, memperjuangkan keadilan, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umat dan bangsa.
Aktivis Keumatan sebagai Arsitek Peradaban
Umat Islam Indonesia memiliki modal yang sangat besar. Selain menjadi mayoritas penduduk, umat juga memiliki jutaan jamaah yang berhimpun dalam masjid, surau, pesantren, majelis taklim, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan berbagai komunitas sosial. Modal tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus diorganisasi menjadi kekuatan peradaban.
Aktivis keumatan adalah penghubung antara jamaah, umat, dan negara. Ia mengonsolidasikan jamaah agar tetap kokoh dalam akidah, memberdayakan umat agar semakin maju dalam pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial, serta mewadahi aspirasi politik agar nilai-nilai Islam memberi kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.
Sudah saatnya umat meninggalkan dikotomi antara dakwah dan politik, atau antara ibadah dan urusan sosial. Dalam Islam, ibadah mahdhah membentuk kesalehan spiritual, sedangkan perjuangan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik merupakan wujud kesalehan sosial. Keduanya saling melengkapi dalam membangun peradaban Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Aktivis keumatan masa depan adalah mereka yang mampu mengintegrasikan kesalehan spiritual, kecerdasan intelektual, kemampuan organisasi, kepedulian sosial, pemberdayaan perempuan, dan kedewasaan politik. Dengan karakter seperti itulah akan lahir pemimpin umat yang tidak hanya dicintai jamaah, tetapi juga mampu membawa umat menjadi kuat, bermartabat, dan berpengaruh dalam mewujudkan Indonesia yang adil, maju, berkeadaban, serta diridhai Allah SWT. memperjuangkan nilai, keadilan, dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Karena itu, ruang politik tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam.
Fakta sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa, meskipun umat Islam merupakan mayoritas penduduk, akumulasi suara partai-partai yang berbasis Islam belum pernah secara konsisten melampaui sekitar 30 persen dalam berbagai pemilu. Fenomena ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah umat tidak otomatis menjadi kekuatan politik yang menentukan.
Kesadaran politik umat sering kali kalah oleh fragmentasi, pragmatisme, politik uang, serta berbagai strategi kelompok yang tidak menghendaki lahirnya kekuatan politik umat yang solid. Bahkan tidak jarang norma, nilai, dan ajaran Islam dipelintir untuk mengerdilkan perjuangan politik umat sehingga sebagian umat menganggap politik harus dijauhi, padahal politik adalah salah satu instrumen untuk menghadirkan kemaslahatan.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar partisipasi politik, tetapi pendidikan politik yang beretika, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan. Aktivis keumatan perlu membangun kesadaran bahwa politik merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar, memperjuangkan keadilan, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan umat dan bangsa.
Penutup: Aktivis Keumatan sebagai Arsitek Peradaban
Umat Islam Indonesia memiliki modal yang sangat besar. Selain menjadi mayoritas penduduk, umat juga memiliki jutaan jamaah yang berhimpun dalam masjid, surau, pesantren, majelis taklim, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan berbagai komunitas sosial. Modal tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus diorganisasi menjadi kekuatan peradaban.
Aktivis keumatan adalah penghubung antara jamaah, umat, dan negara. Ia mengonsolidasikan jamaah agar tetap kokoh dalam akidah, memberdayakan umat agar semakin maju dalam pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial, serta mewadahi aspirasi politik agar nilai-nilai Islam memberi kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa.
Sudah saatnya umat meninggalkan dikotomi antara dakwah dan politik, atau antara ibadah dan urusan sosial. Dalam Islam, ibadah mahdhah membentuk kesalehan spiritual, sedangkan perjuangan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik merupakan wujud kesalehan sosial. Keduanya saling melengkapi dalam membangun peradaban Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Aktivis keumatan masa depan adalah mereka yang mampu mengintegrasikan kesalehan spiritual, kecerdasan intelektual, kemampuan organisasi, kepedulian sosial, pemberdayaan perempuan, dan kedewasaan politik. Dengan karakter seperti itulah akan lahir pemimpin umat yang tidak hanya dicintai jamaah, tetapi juga mampu membawa umat menjadi kuat, bermartabat, dan berpengaruh dalam mewujudkan Indonesia yang adil, maju, berkeadaban, serta diridhai Allah SWT. @grandbundahotel04082026.
Send message