MENYAMBUT KONAS IX  FKUB: KERUKUNAN BELA BANGSA

MENYAMBUT KONAS IX  FKUB: KERUKUNAN BELA BANGSA

Dari Harmoni Sosial Menuju Ketahanan Nasional

Oleh: Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag.
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat dan Wakil Ketua Asosiasi FKUB Indonesia

 

Kerukunan dan Tantangan Kebangsaan

Konferensi Nasional (KONAS) IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia, yang dijadwalkan berlangsung pada 16–18 November 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, harus menjadi momentum perubahan paradigma kerukunan umat beragama.

Kerukunan tidak cukup dipahami sebagai hubungan harmonis antarumat beragama, tetapi harus berkembang menjadi kekuatan moral kebangsaan yang mampu menjaga konstitusi, melindungi kebebasan beragama, memperkuat persatuan, dan mempertahankan kehormatan bangsa.

Tema KONAS IX, “Memperkuat Moderasi Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk Mewujudkan Harmoni dan Kesejahteraan Bersama di Era Disrupsi Informasi,” sangat relevan dengan tantangan Indonesia hari ini.

Bangsa menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Disinformasi digital, polarisasi sosial, intoleransi, ketimpangan ekonomi, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ancaman terhadap keamanan informasi merupakan persoalan yang dapat melemahkan kepercayaan rakyat terhadap negara.

Dalam situasi demikian, tokoh agama tidak boleh hanya menjadi penjaga ketenangan sosial. Mereka harus menjadi kekuatan moral yang mengingatkan penyelenggara negara, mendampingi masyarakat, dan memperkuat ketahanan bangsa.

Kerukunan yang tidak menghasilkan keadilan berisiko menjadi harmoni semu. Sebaliknya, kerukunan yang berlandaskan keadilan akan menjadi kekuatan sosial yang menjaga keberlangsungan bangsa.

Fakta Sosial: Kerukunan Meningkat, Tantangan Belum Selesai

Secara nasional, perkembangan kerukunan umat beragama menunjukkan capaian positif.

Survei Kementerian Agama bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia mencatat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025 mencapai 77,89, tertinggi sejak survei dimulai pada 2015.

Namun, terdapat fakta menarik. Dimensi toleransi mencapai 88,82, kesetaraan 79,35, sedangkan kebersamaan hanya 65,49.

Kesenjangan ini memberikan pesan penting bahwa masyarakat Indonesia relatif mampu menerima perbedaan, tetapi kerja sama nyata lintas agama masih membutuhkan penguatan.

Artinya, kerukunan belum sepenuhnya berkembang dari sikap saling menghormati menjadi solidaritas dan kolaborasi sosial.

Di sisi lain, laporan SETARA Institute mencatat 221 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan sepanjang 2025. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan 260 peristiwa pada 2024, tetapi menunjukkan bahwa perlindungan hak beragama masih menghadapi tantangan nyata.

Dua fakta ini tidak harus dipertentangkan. Indeks kerukunan mengukur sikap dan hubungan sosial, sedangkan pemantauan pelanggaran mencatat peristiwa yang terjadi.

Keduanya justru menunjukkan bahwa keberhasilan kerukunan harus dinilai melalui sikap masyarakat sekaligus perlindungan hak warga negara.

Kerukunan yang baik tidak cukup dibuktikan melalui angka indeks, tetapi harus dirasakan oleh setiap warga yang menjalankan agama dan keyakinannya.

Landasan Teologis: Membela Semua Rumah Ibadah

1. Al-Hajj [22]: 40 memberikan landasan teologis yang penting tentang kewajiban mencegah kezaliman dan melindungi tempat ibadah.

Ayat tersebut menyebut biara, gereja, sinagoge, dan masjid sebagai tempat ibadah yang keberadaannya perlu dilindungi dari penghancuran.

Dalam tafsir kontemporer, pesan ayat ini dapat dikembangkan menjadi prinsip perlindungan kebebasan beragama dan tanggung jawab bersama mencegah penindasan.

Al-Qur’an juga mengandung prinsip daf’ullah al-nasa ba’dhahum biba’dh, yaitu mekanisme untuk menahan kezaliman sebagian manusia melalui kekuatan pihak lain.

Dalam kehidupan bernegara, prinsip ini relevan dengan pentingnya pengawasan kekuasaan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat.

Nilai serupa dapat ditemukan dalam berbagai tradisi kitab suci.

Yeremia 29:7 menekankan kewajiban mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Matius 5:9 memuliakan mereka yang mengusahakan perdamaian. Bhagavad Gita 3.20–25 mengembangkan nilai dharma dan loka-sangraha, yakni tanggung jawab terhadap pemeliharaan kehidupan bersama.

Dhammapada 5 mengajarkan bahwa kebencian tidak dapat dihentikan dengan kebencian, sedangkan Lun Yu 12:7 menempatkan kepercayaan rakyat sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pembacaan kontekstual, berbagai pesan kitab suci tersebut memiliki titik temu etis mengenai pentingnya perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, membela bangsa bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moral yang dapat diperkuat oleh nilai-nilai agama.

Regulasi Negara: Kerukunan Adalah Tanggung Jawab Konstitusional

Negara Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjamin kehidupan beragama.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama serta kepercayaannya.

Pasal 28E memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, sedangkan Pasal 27 ayat (3) menegaskan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Dengan demikian, membela negara dan melindungi kebebasan beragama merupakan dua tanggung jawab konstitusional yang saling berkaitan.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 menempatkan FKUB sebagai forum yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi pemerintah untuk membangun hubungan harmonis antarumat beragama.

Regulasi tersebut memberikan tugas kepada FKUB untuk melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi kepada pemerintah, melakukan sosialisasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan.

Namun, persoalan pendirian rumah ibadah sering memperlihatkan ketegangan antara kebutuhan pelayanan keagamaan, persyaratan administratif, penerimaan sosial, dan jaminan hak konstitusional.

Di sinilah FKUB harus berperan sebagai fasilitator penyelesaian persoalan, bukan menjadi instrumen pembatasan hak kelompok tertentu.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama memberikan dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan penguatan moderasi beragama secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Regulasi ini juga membuka ruang pendanaan melalui APBN, APBD, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan.

Karena itu, penguatan kerukunan tidak seharusnya berhenti pada seruan moral. Pemerintah mempunyai tanggung jawab kebijakan, kelembagaan, dan dukungan anggaran.

Penyadapan Ilegal, Krisis Kepercayaan, dan Kehormatan Negara

Tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya berkaitan dengan konflik antarumat beragama, tetapi juga dengan integritas penyelenggaraan negara.

Dugaan penyadapan ilegal, manipulasi informasi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan menuntut perhatian serius karena dapat melemahkan kepercayaan masyarakat.

1. Al-Hujurat [49]: 12 memberikan peringatan moral terhadap tajassus, sedangkan QS. Al-Qasas [28]: 77 mengingatkan larangan melakukan kerusakan.

Dalam konteks negara hukum, penyadapan harus tunduk pada kewenangan dan prosedur yang ditetapkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penggunaan hasil intersepsi dalam penegakan hukum berkaitan dengan kewenangan lembaga yang ditentukan undang-undang.

Penyadapan ilegal yang digunakan untuk pemerasan, intimidasi, atau manipulasi politik harus ditangani secara hukum. Namun, setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui proses yang adil.

Membela bangsa bukan berarti membenarkan semua tindakan pemerintah. Kecintaan terhadap negara justru memerlukan keberanian mengingatkan penyimpangan melalui kritik yang bertanggung jawab.

Negara tidak menjadi kuat karena kritik dibungkam, tetapi karena hukum ditegakkan, lembaga dipercaya, dan hak rakyat dilindungi.

Tujuh Agenda Strategis FKUB Menuju 2027

KONAS IX perlu menghasilkan rekomendasi yang operasional, terukur, dan dapat diterapkan oleh FKUB provinsi serta kabupaten/kota.

Pertama, perlindungan seluruh rumah ibadah. FKUB perlu membangun sistem deteksi dini konflik, pemetaan persoalan rumah ibadah, mekanisme pelaporan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan aparat keamanan.

Kedua, penguatan moderasi dan etika digital. FKUB perlu mengembangkan kelompok kerja lintas agama yang menangani literasi digital, klarifikasi informasi sensitif, serta pencegahan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi berbasis identitas.

Ketiga, pendidikan kerukunan dan bela negara. Rumah ibadah dapat menjadi pusat pendidikan moral kebangsaan, penghormatan terhadap konstitusi, antikorupsi, kepedulian sosial, dan perlindungan hak warga negara.

Keempat, penguatan integritas dan supremasi hukum. FKUB perlu mengembangkan seruan moral bersama mengenai kejujuran penyelenggara negara, penolakan kekerasan, penyadapan ilegal, korupsi, dan penyalahgunaan kewenangan.

Kelima, pemberdayaan ekonomi lintas umat. FKUB perlu memfasilitasi kemitraan UMKM, koperasi, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal tanpa diskriminasi agama.

Keenam, penguatan kelembagaan dan anggaran FKUB. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan dukungan operasional melalui mekanisme penganggaran yang sah dan akuntabel. FKUB membutuhkan sekretariat, sumber daya manusia, sistem informasi, serta program kerja berkelanjutan.

Ketujuh, Rencana Aksi Kerukunan Bela Bangsa 2027. KONAS perlu menetapkan rencana tindak lanjut yang memuat sasaran, indikator, penanggung jawab, jadwal, pembiayaan, dan mekanisme evaluasi.

Dalam tiga bulan pertama setelah KONAS, asosiasi FKUB dapat mengoordinasikan penyusunan pedoman nasional dan pemetaan persoalan daerah.

Dalam enam bulan berikutnya, FKUB daerah mulai melaksanakan program prioritas melalui kerja sama pemerintah, tokoh agama, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Evaluasi tahunan harus mengukur efektivitas pencegahan konflik, penyelesaian persoalan rumah ibadah, kegiatan kolaborasi lintas agama, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Penutup: Dari Deklarasi Menuju Gerakan Kebangsaan

KONAS IX FKUB Indonesia harus menjadi momentum perubahan orientasi kerukunan dari harmoni sosial menuju kekuatan moral kebangsaan.

Kerukunan bukan sekadar keadaan tanpa konflik. Kerukunan merupakan kemampuan masyarakat berbeda agama untuk membangun kepercayaan, menyelesaikan persoalan, melindungi hak sesama, dan bekerja sama menghadapi tantangan bangsa.

Regulasi negara telah memberikan landasan. Kitab suci memberikan pesan moral. Fakta sosial menunjukkan capaian sekaligus tantangan yang harus dijawab.

Kini diperlukan keberanian mengubah komitmen menjadi gerakan nyata.

FKUB harus semakin berperan sebagai penjaga moral kerukunan, penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah, fasilitator penyelesaian konflik, dan penggerak ketahanan sosial bangsa.

Kerukunan harus naik kelas: dari toleransi menuju solidaritas, dari dialog menuju kolaborasi, dari harmoni sosial menuju ketahanan nasional, dan dari deklarasi menuju aksi nyata.

KERUKUNAN BELA BANGSA: MENJAGA RUMAH IBADAH, MENEGAKKAN KEADILAN, MEMPERKUAT PERSATUAN, DAN MEMBELA KEHORMATAN INDONESIA.

Padang, 9 November 2026.